Partai Golkar Puas Terhadap Kinerja FPG DPRD Jatim

Artikel

Oleh Gatot Sudjito

SELAMA TAHUN 2007, kinerja DPRD Jatim mendapat sorotan karena belum terpenuhinya target di bidang legislasi yakni masih punya tunggakan pembahasan 25 Raperda. Tentunya, kondisi tersebut belum menggembirakan. Namun DPD Partai Golkar Jatim menilai bahwa peranan Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Jatim cukup optimal dalam pembahasan Perda yang sudah berhasil diputuskan DPRD Jatim. Diharapkan tunggakan Raperda tersebut dapat diselesaikan pada semester awal di tahun 2008.

Dalam melaksanakan tugasnya selama tahun 2007, khususnya dalam bidang pengawasan APBD, peranan kontrol sosial yang dilakukan FPG sangat konstruktif. DPD Partai Golkar Jatim merasa puas terhadap kinerja FPG DPRD Jatim. Selama tiga tahun terakhir FPG sangat vokal mengkritisi APBD mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja yang dibiayai APBD.

Pertama, pembahasan APBD 2006. Sikap kritis FPG terhadap kebijakan Pemprov Jatim dimulai pada proses pembahasan APBD 2006. Sebagai langkah awal, sikap kritis ini mengalami hambatan psikologis dan politis. Mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Jatim menilai bahwa sikap kritis FPG sebagai upaya politik dalam rangka persaingan cagub antara Wagub Soenarjo dan Sekprov Soekarwo. Anggapan ini juga diamini opini publik di media massa. Padahal sesungguhnya sikap kritis FPG benar-benar dilandasi pemikiran bahwa APBD harus memihak pada kepentingan rakyat.

Kedua, pembahasan APBD 2007. Tanpa mengenal rasa putus asa, FPG terus melakukan kontrol terhadap APBD 2007. Langkah ini merupakan kelanjutan dari sikap kritis FPG seperti yang dilakukan terhadap APBD 2006. Harus diakui bahwa hambatan politis di internal DPRD Jatim juga belum surut, bahkan menunjukkan tren yang semakin naik. Hambatan politis itu sangat menonjol ketika FPG menyoroti perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran pada dinas-dinas dan biro yang menjadi tanggung jawab struktural dalam tupoksi Sekdaprov Soekarwo. Pada saat itu Sekdaprov Soekarwo sudah mulai gencar “kampanye” persiapan untuk mencari dukungan kepada parpol-parpol yang memiliki kursi di DPRD Jatim.

Ketiga, pembahasan APBD 2008. Sikap kritis FPG terhadap Rancangan APBD Jatim 2008 masih terus dilakukan. Kinerja Pemprov Jatim ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Fungsi penganggaran dalam APBD 2008 ternyata masih buruk. Hal itu dilihat dari empat tahapan dalam penyusunan APBD yakni Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pembahasan Raperda APBD.

Namun, karena kondisi politik di internal DPRD Jatim, maka pembahasan APBD lolos saja dengan beberapa catatan kekurangan yang ada. Karena beberapa alasan itulah, tahun lalu FPG pernah mendatangi Mendagri di Jakarta agar Rancangan APBD yang sudah disahkan dewan tidak langsung disetujui begitu saja. Tapi harus ada koreksi secara konstruktif. Tentu sikap FPG tersebut dianggap tidak populer dan semata-mata dianggap sebagai langkah politis terkait persiangan pilgub 2008.

Alhamdulillah, sikap kritis FPG telah membuahkan hasil. Mendagri telah menemukan unsur pemborosan dalam Rancangan APBD 2008. Hal itu terungkap dalam surat Mendagri nomor 903/573/2007 tentang Evaluasi APBD Jatim 2008. Salah satu yang disorot adalah anggaran belanja pada pos bantuan sosial (Rp 811,15 milyar), honorarium (Rp 423,43 milyar), dan belanja subsidi pada pos Sekdaprov (Rp 60 milyar).

Partai Golkar minta supaya FPG ke depan makin kritis dalam menyikapi pelaksanaan APBD. Sikap kritis itu sesuai dengan mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD. Laporan tersebut meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007.

Menurut ketentuan pasal 18 PP Nomor 3 Tahun 2007, materi LKPJ minimal melaporkan tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro (termasuk pendapatan dan belanja daerah), penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas perbantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan pasal 19 PP Nomor 3 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai arah kebijakan umum pemerintah daerah tersebut memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Disamping itu juga mengatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pertama, pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi. Kedua, pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Menurut saya, FPG DPRD Jatim sudah harus bersiap diri untuk melakukan kajian kritis terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007. Bilamana ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan gubernur, FPG wajib menyuarakan kritiknya demi menjalankan fungsi kontrol dewan. Dan sikap kritis terhadap penyimpangan tersebut harus dilanjutkan ketika membahas LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Imam Utomo di tahun 2008 ini.

Pada prinsipnya, FPG bisa menjadi pelopor untuk mengoreksi borok-borok penyimpangan di jajaran Pemprov Jatim. Dan bila ternyata ditemukan bukti-bukti yang akurat tentang adanya penyimpangan di tubuh birokrasi pemerintahan, FPG tidak segan-segan untuk merekomendasikan agar kepala daerah diusut melalui jalur hukum. Apalagi bentuk penyimpangan tersebut sudah masuk pada ranah tindak pidana korupsi, misalnya. Maka, pengusutannya tidak terbatas pada kurun waktu tertentu. Artinya, meskipun kepala daerah sudah lengser, tidak menutup kemungkinan untuk tetap diusut secara hukum. Sudah banyak contoh di beberapa daerah, mantan kepala daerah mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana korupsi.

About these ads

Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 18,397 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: