Eksekusi RSGH Tidak Manusiawi

DUTA MASYARAKAT: Rumah Sakit Griya Husada, Selasa (28/8), tetap dieksekusi. Imbauan berbagai pihak, baik DPRD Kota Surabaya maupun DPRD Jatim tak digubris. Bahkan, Ketua Komisi E DPRD Kota Surabaya, Gatot Sudjito, hampir ditangkap polisi karena dianggap menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi tersebut. Kini, Menkes M Suyudi pun menyayangkan eksekusi yang tidak manusiawi itu.

Eksekusi terhadap RS Griya Husada akhirnya tetap berlangsung, meski 5 orang ketua dan anggota Komisi E DPRD Kota Surabaya turun tangan. Mereka berusaha bernegosiasi dengan aparat dan petugas PN. Kelima anggota komisi E itu adalah Gatot Sudjito, M Mansur, HM Walidji, Sofwan Hadi dan Nanang.

Dalam peristiwa itu, hampir saja Gatot Sudjito ditangkap polisi karena dianggap menghalang-halangi eksekusi. Tak heran bila berbagai pihak sangat menyayangkan eksekusi yang kurang mempertimbangkan nilai kemanusiaan itu.

Menangggapi jalannya eksekusi itu, M Mansur, anggota Komisi E dari FKB kepada Duta mengatakan, dewan sangat menyayangkan arogansi pelaksanaan eksekusi RSGH. “Sebenarnya komisi E tidak keberatan, tapi disitu kan ada orang sakit dan karyawan yang belum selesai permasalahannya,” kata Mansur.

“Sekarang semua telah terjadi, karena itu siapapun yang menguasai RSGH peruntukannya tetap harus untuk rumah sakit,” tegas Mansur.

Lebih jauh ia mengatakan, RSGH adalah cagar budaya yang masih tersisa di Surabaya karena itu harus dilindungi keberadaannya. “Pemkot harus mampu melindungi, jangan sampai beralih fungsi,” imbuhnya.

Sementara itu, meski mengaku belum mendapat laporan, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi menyesalkan cara-cara eksekusi yang dilakukan terhadap RS Griya Husada, Bubutan, Surabaya.

Menurut dia, eksekusi yang tidak manusiawi itu tidak dibenarkan. “Saya malah belum tahu, belum ada laporan kepada saya tentang (eksekusi) itu. Tapi kalau memang jalannya eksekusi seperti itu, maka itu tidak boleh. Apa tidak ada jalan keluar lain yang lebih manusiawi,” kata Sujudi, seperti dikutip detikcom, usai pertemuan intern jajaran Depkes Jawa Tengah di Hotel Lor In, Solo, Selasa (28/8).

Menurut dia, jika eksekusi dilakukan, maka pasiennya dititipkan lebih dulu di rumah sakit lain atau setidaknya rumah sakit milik pemerintah. “Proses hukum memang harus dijalankan, karena hukum harus ditegakkan. Tapi pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan. Itu kalau benar proses eksekusinya seperti itu lho,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, pelayanan masyarakat yang mencari kesembuhan menjadi kewajiban siapa pun, terutama pihak pemerintah. Menurut dia, tidak sewajarnya pasien yang ingin mendapat perawatan dan kesembuhan ditelantarkan dan dipaksa menderita. “Jangan diplintir-plintir ya. Jangan ditulis bahwa Menteri Kesehatan mencampuri proses hukum. Tapi kalau proses eksekusinya berjalan seperti itu, itu tidak benar. Pemerintah Daerah harus melindungi masyarakatnya karena menyangkut upaya mendapat pelayanan kesehatan,” tegas Sujudi.

Seperti diberitakan Duta Masyarakat sebelumnya, Selasa (28/8) pagi, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dibantu personil dari Brimob, Perintis, Polwiltabes, Kodim, Koramil, Kecamatan dan kelurahan setempat melakukan eksekusi terhadap RS Griya Husada, Surabaya.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: