Nasib Tak Jelas, 200 GTT Kembali Datangi DPRD

REPUBLIKA dan SMU.NET: Sejumlah 200 guru tidak tetap (GTT) Surabaya kembali mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (22/10). Selain ingin menanyakan kejelasan nasibnya, kedatangan mereka kali sekaligus memenuhi undangan Ketua Komisi E DPRD untuk dipertemukan dengan para pejabat pemkot dan Dinas Pendidikan (Diknas) setempat.

Dari jajaran pejabat tampak hadir Kepala Depdiknas Pemkot Surabaya, Drs Zainal Abidin didampingi Asisten II Sekkota, Drs Soeboko dan beberapa staf lain. Sementara dari DPRD hadir Ketua Komisi E, Drs Gatot Sudjito, Nanang Sutrisno (FPDIP), Walidji (FPDIP) dan Drs Sofwan Hadi (F-Gab).

Selain mempertanyakan kejelasan nasib, para GTT yang sebagian besar mengajar di sekolah dasar (SD) juga menuding kebijakan pemkot yang dinilai mempedulikan mereka. Terutama dalam menyikapi surat Gubernur Jatim Imam Utomo No 810/13010/042/2000 tertanggal 30 November 2000 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) agar memperhatikan kebutuhan tenaga guru di sekolah-sekolah.

“Sepengetahuan kami, surat itu sudah turun sejak awal tahun, tapi kenapa sampai saat ini kami belum melihat tanda-tanda pemkot akan menjalankan isi surat itu,” ujar Dwi Budi, seorang guru di sebuah SD Surabaya. Lebih aneh lagi, sambung dia, jika Kadiknas Pemkot, Drs Zainal Abidin mengaku belum mengetahui adanya surat tersebut.

Bahkan, lanjut Budi, dalam lampiran surat itu juga disertakan permintaan formasi guru SD dan penjaga sekolah se Jatim tahun 2001 yang ditandatangani Sekretaris Wilayah Provinsi (Sekwilprov) Jatim, Drs Soenarjo MSi.

Dalam lampiran surat, menurut para GTT, disebutkan bawa saat ini Pemkot Surabaya masih membutuhkan 894 guru SD, 356 guru pendidikan jasmani (penjas) dan 309 penjaga SD. “Artinya, dari data itu, kan masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk menjadi PNS. Namun selama ini pemkot selalu mengatakan, lowongan menjadi PNS guru sudah tertutup,” kata sejumlah GTT.

Menjawab pertanyaan kritis para GTT, Asisten II Sekkota Surabaya, Soeboko mengaku turut merasa prihatin dengan nasib mereka. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak utuk membantu, karena sampai saat ini ketentuan mengenai kepegawaian menjadi menjadi wewenang Badan Kepegawaian Administrasi Negara (BAKN) di Jakarta, termasuk masalah rekrutmen PNS.

Guna mempercepat proses pengangakatan para GTT, Ketua Komisi E Gatot Sudjito mendesak pemkot segera mengkoordinasikan masalah ini ke Jakarta. Selain itu, Komisi E juga merekomendasikan agar bagian kepegawaian pemkot memberi dispensasi kepada para GTT yang sudah mengabdi lama.

“Untuk itu pemkot juga harus bersikap transparan soal penerimaan PNS. Selain masalah nasib, ini juga soal keadilan,” tandas Gatot. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: