Pemda akan Menutup Dolly, PSK Datangi DPRD

REPUBLIKA: Sebanyak 13 pekerja seks komersial (PSK) Gang Dolly Surabaya mendatangi Kantor DPRD Kota Surabaya Rabu (31/10) siang untuk memprotes keputusan Dinas Sosial Pemerintah Konta Surabaya yang akan menutup lokalisasi.

“Kami bisa memahami keputusan yang dikeluarkan Pemkot,” kata Harjono, kuasa hukum PSK Dolly di hadapan komisi E DPRD Kota Surabaya. “Tapi tolong Pemkot memperhitungkan risiko yang kami terima jika lokalisasi ditutup selama Ramadhan. Kami mau makan apa.”

Dolly, menurut Harjono, sudah menjadi sandaran hidup penghuni dan masyarakat sekitar yang mencari nafkah di kawasan mesum itu. Saat ini Dolly dihuni sekitar 500 orang PSK, 239 orang penjaga keamanan, 59 pemilik warung, 30 pengemudi becak, 16 sopir taksi, 16 orang juru parkir, dan ratusan lainnya dengan berbagai pekerjaan jasa.

“Tolong keberadaan kami jangan hanya dilihat dari sisi moral atau agama saja. Kami semua yang berkecimpung di Dolly sudah menjadi satu mata rantai ekonomi yang saling terkait. Jika pemkot memaksakan penutupan maka akan menimbulkan problem sosial yang kompleks,” ujar Harjono.

Arif, ketua Ikatan Pengelola Pamswakarsa Dolly (IPP), mengatakan warga Dolly menghormati Ramadhan. Jadi, katanya, ada sejumlah klausul yang siap dilaksanakan penghuni Dolly. Yaitu, jam buka Dolly antara pukul 21.00 – 03.00 WIB, PSK dilarang berkeliaran di luar wisma, tidak menimbulkan suara bising seperti musik dan beberapa klausul lainnya untuk menghormati warga lain yang sedang beribadah.

“Apa yang kami tawarkan ini sudah disetujui penghuni. Jika terbukti ada yang melanggar maka kami yang langsung menjatuhkan sanksi di samping sanksi dari pemerintah,” kata Arif.

Arif mengungkapkan penutupan Dolly justru akan menciptakan peluang bagi oknum aparat keamanan untuk mencari keuntungan. Pada Ramadahan 2000 lalu, banyak sekali PSK yang menjadi korban pemerasan oknum aparat keamanan dari TNI/Polri.”Tahun lalu setiap ada PSK yang terbukti tetap beroperasi ditangkap petugas. Buntutnya mereka minta uang tebusan yang tak sedikit jumlahnya,” kata Arif. “Kami khawatir itu terulang lagi.”

Ketua Komisi E Gatot Sudjito menyatakan Dewan belum bisa memutuskan karena masih harus berkoordinasi dengan pemkot. “Beberapa waktu lalu pemkot dan dewan memutuskan menutup semua tempat hiburan malam termasuk Dolly di bulan puasa. Keputusan ini diambil di depan sejumlah ormas dan organisasi keagamaan,” kata Gatot.

Gatot menambahkan warga Dolly juga harus bisa memahami reaksi keras sebagian besar masyarakat yang menghendaki penutupan.”Kita akui Dolly merupakan fakta sosial di Surabaya. Tapi Anda juga harus memikirkan aspirasi warga lain yang sangat risih dengan Dolly. Apalagi citra negatif Surabaya ditanggung semua warga,” lanjut Gatot. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: