DPRD Surabaya Gagal Putuskan Nasib Sunarto

KORAN TEMPO: DPRD Surabaya, Jawa Timur, gagal menentukan nasib wali kota Sunarto Sumoprawiro, apakah akan tetap dipertahankan atau dilengserkan. Sebab, dalam Sidang paripurna Khusus yang digelar Senin (7/1), ditutup tanpa keputusan apapun mengenai nasib kepemimpinan Sunarto.

Mengambangnya keputusan lembaga wakil rakyat itu tidak lepas dari sikap Ketua DPRD Surabaya M. Basuki yang menutup sidang. Padahal, anggota Dewan yang lain menginginkan agar sidang dilanjutkan membahas soal tersebut.

Dari pemandangan umum sikap empat fraksi yang ada di DPRD Surabaya, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, dua fraksi terbesar yakni FPDIP dan Fraksi Gabungan sudah jelas-jelas menolak kepemimpinan Sunarto. Agustin Poliana, juru bicara FPDIP, dalam pemandangan umumnya mengatakan, seluruh tanggung jawab pemerintahan kota ada di tangan kepala daerah, yaitu Wali Kota.

Karena itu, fraksinya tidak bisa mentolerir Wali Kota yang sudah tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Agustin juga menyebutkan, legitimasi kepemimpinan Sunarto yang sudah semakin merosot di mata masyarakat Surabaya sehingga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. “Berdasarkan itu, fraksi PDIP meminta Sidang Paripurna ini untuk memberhentikan dengan hormat Sunarto Sumoprawiro dari jabatan Wali Kota dan mengangkat wakil Wali Kota sebagai penggantinya sampai masa jabatan berakhir 2004,” kata Agustin disambut tepuk tangan meriah peserta sidang.

Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak mengambil sikap yang tegas dalam polemik kepemimpinan Wali Kota Surabaya ini. Juru bicara FKB Drs. H. Mushafak Rouf, hanya meminta anggota DPRD mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan.

Letkol Art. I Gde Tamba, yang membacakan pemandangan umum F-TNI/Polri menjelaskan, krisis kepemimpinan di kota Surabaya sudah sampai pada tahap yang meresahkan masyarakat luas. Tapi harus diingat, penyebab utama di balik krisis tersebut yakni sakitnya Sunarto, adalah hal yang manusiawi. Karena itu, FTNI/Polri meminta Sunarto mengundurkan diri secara sukarela. Jika usulan tersebut ditolak Sunarto, FTNI/Polri meminta DPRD memanggil Sunarto dan mendengarkan laporan pertanggungjawabannya sebelum mengambil sikap.

Meski mayoritas anggota DPRD Surabaya sudah sepakat untuk memberhentikan Sunarto, usaha Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan untuk mengesahkan pemberhentian tersebut dalam Sidang Paripurna dimentahkan Ketua DPRD M. Basuki yang bertindak sebagai pimpinan sidang. Menurut Basuki, sidang itu tidak bisa menghasilkan keputusan. Sebab, menurut Basuki, dalam Pasal 45 ayat c, PP No. 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD berbunyi, “Sidang Paripurna Khusus dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD, dan diadakan untuk membahas hal-hal yang khusus.” Menurut Basuki, bunyi pasal tersebut menyiratkan sidang itu tidak bisa memutuskan pemberhentian Sunarto.

Sikap Basuki tersebut kontan disambut hujan interupsi. Ketua FPDIP Ir. Armudji , anggota Fraksi PDIP Arief Indriyanto, Ketua Fraksi Gabungan Sudirdjo, dan anggota Fraksi Gabungan Gatot Sudjito bergantian memprotes keputusan tersebut. Gatot antara lain menyebutkan pasal 89 tata tertib DPRD Surabaya yang jelas-jelas memberi kewenangan bagi Sidang Paripurna Khusus untuk mengambil keputusan. Namun, Basuki tetap pada pendiriannya. Akhirnya, sidang yang berlangsung sekitar 2 itu ditutup sepihak oleh Ketua DPRD.

Ditemui seusai sidang, pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Prof. Soewoto Moelyosoedarmo menilai argumentasi Basuki tentang PP 1/2001 tersebut salah kaprah. Menurutnya, PP 1/2001 bersifat memberi pedoman untuk penyusunan tata tertib DPRD. Bunyi pasal 89 tata tertib yang memberi kewenangan Sidang Paripurna Khusus mengambil keputusan adalah elaborasi Pasal 45 PP 1/2001. “Jadi tidak ada yang bertentangan,” katanya.

Pada saat sidang berlangsung, ratusan massa Perjuangan Rakyat untuk Reformasi Total (PRRT) dan Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) melakukan unjuk rasa di Jl. Yos Sudarso, tepat berada di depan gedung Dewan. Koordinator aksi, Erton, mengaku kecewa dengan tak adanya sikap tegas dalam kasus Sunarto ini. Dia mengancam akan mendatangkan massa yang jumlahnya jauh lebih besar untuk menduduki gedung dewan, Selasa (8/1) besok. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: