Perombakan Ketua Komisi DPRD Alot, Rapat Paripurna Ditunda Kamis Besok

KOMPAS Perkiraan perombakan jabatan ketua komisi di DPRD Surabaya akan berlangsung alot telah terbukti. Puluhan interupsi muncul dalam rapat paripurna, Selasa (17/6), yang salah satu agendanya melantik empat ketua komisi.

Bahkan, dalam rapat paripurna ini dua pimpinan DPRD Surabaya sebelumnya sempat melakukan interupsi. Wakil Ketua Gatot Sudjito dan Pudji Astuti justru turut menginterupsi dengan turun dari kursi pimpinan dan duduk ke bangku anggota.

Penundaan rapat paripurna kemarin merupakan kegagalan kedua setelah rapat paripurna tanggal 26 Mei 2003 yang juga gagal. “Rapat paripurna ditunda hari Kamis,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji disambut koor “setuju” anggota DPRD yang hadir, kemarin.

Keputusan menunda rapat paripurna diambil setelah rapat diskors sekitar 15 menit setelah perdebatan sekitar 90 menit. Rapat terbatas dihadiri unsur pimpinan dan ketua fraksi.

Tidak setuju

Masing-masing interuptor penentang pelantikan ketua komisi mendasarkan interupsinya pada prosedur pemasukan agenda pergantian jabatan yang tidak melalui rapat panitia musyawarah (panmus), tetapi disusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) melalui Ketua DPRD yang juga mantan Ketua F-PDIP dalam forum rapat pimpinan, Senin sore lalu.

Pudji Astuti dan Gatot Sudjito dengan tegas menolak pernyataan Armuji yang menyatakan bahwa agenda susulan itu sudah disepakati dalam rapat pimpinan. “Saya tidak merasa menyetujui dua agenda susulan itu,” ungkap Pudji.

Gatot juga tidak mau dianggap turut menyetujui agenda susulan membahas pelantikan ketua komisi dan keanggotaan panitia musyawarah (panmus). “Saya pernah ingatkan kalau dua agenda itu akan bermasalah. Aku yo gak gelem kecebur sumur bareng, rek,” kata dia.

Sehari sebelumnya, ancaman mempersoalkan agenda rapat paripurna sudah diungkapkan oleh anggota Fraksi TNI/Polri Wenny Bukamo yang menilai langkah F-PDIP mencalonkan tiga anggotanya duduk sebagai ketua komisi, tanpa pembahasan pendahuluan melalui fraksi-fraksi sesuai ketentuan tata tertib DPRD Pasal 78 Ayat 2.

Rapat paripurna kemarin akhirnya menyepakati pengesahan lima rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda dan tujuh rancangan keputusan (rantus) menjadi keputusan. Di antaranya Perda mengenai Pariwisata dan Keputusan DPRD tentang Anggaran Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Surabaya yang sebelumnya diatur melalui mekanisme perda. Rapat selesai sekitar pukul 16.30 sejak dibuka sekitar pukul 10.00.

Herman tanpa posisi

Akibat pengesahan jabatan ketua komisi yang tertunda dua kali, mantan Wakil Ketua DPRD Herman Rivai hingga kini tidak memiliki kejelasan status. Posisinya digantikan Gatot Sudjito, sementara jabatan barunya sebagai Ketua Komisi E belum juga sah. “Akibat molornya pengesahan, status saya semakin tidak jelas,” katanya ketika melakukan interupsi.

Selain Herman, pengganti antarwaktu (PAW) dari F-TNI/Polri, Budi Santoso, juga bernasib sama. Sejak menggantikan Dameris Hutabarat, enam bulan lalu, Budi belum memiliki keanggotaan komisi. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: