MA kirim edaran ke PN

SURYA dan YULI-AHMADA.BLOGSPOT: Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan SH mengeluarkan dua surat edaran (SE) yang berpeluang mementahkan gugatan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Faried Gafar, terhadap Ketua Umum, Akbar Tandjung dan dua fungsionaris lainnya.

Surat edaran itu sejatinya diteken sejak 15 dan 24 Oktober 2003 lalu. SE pertama, No 4/2003, tentang perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu. “Hendaknya pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan,” imbau Bagir Manan dalam SE bernomor MA/kumdil/329/X/K/2003 itu.

Kalimat ‘perkara yang bersangkutan’ mengacu pada kasus perdata terkait pemilu. Sedangkan SE kedua, No 5/2003, ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini apabila ada perkara internal partai politik (parpol). Misalnya, gugatan terhadap surat keputusan pejabat atau fungsionaris parpol. “Parpol bukan jabatan tata usaha negara, sehingga bukan keputusan TUN dan tidak dapat menjadi obyek sengketa di PTUN,” pesan Bagir Manan.

Bagaimana ‘nasib’ gugatan Farid Gafar? Hingga Selasa (27/1) kemarin, jadwal sidang perkara itu belum ditetapkan sejak berkasnya didaftarkan 14 Januari 2004 lalu.

Farid menggugat karena terpental dari nomor pertama menjadi nomor dua dalam daftar urut calon legislatif (caleg) DPR RI dari Golkar. Posisi nomor pertama diisi kader lain, Ny Hj Farida Efendy.

Itu sebabnya, Farid menggugat Pj Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Ridwan Hisjam, dan sekretarisnya, Gatot Sudjito. Mereka dijadikan tergugat I dan II sedangkan Akbar Tanjung tergugat III.

Humas PN Surabaya, Binsar P Pakpahan SH membenarkan, jadwal sidang belum ditetapkan. “Tapi nanti pasti diperiksa dulu. Surat edaran ketua MA itu juga menjadi pertimbangan kami,” ujar Binsar, kemarin.

Muara Hariyanja SH, satu dari 29 pembela Farid, juga mendesak agar perkara ini diperiksa lebih dulu. “Perkara ini harus diperiksa lebih dulu. Jangan sampai ditolak sebelum diuji,” tandasnya.

Muara berpendapat, SE Ketua MA itu tidak lebih tinggi daripada KUHPerdata. Yakni, ketentuan bahwa PN tidak boleh menolak memeriksa perkara. Selebihnya, Muara berharap perkara ini lekas disidangkan. “Entah bagaimana keputusannya nanti, kami kan masih punya upaya banding,” pungkasnya. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: