Calon PDIP Unggul Di Surabaya

BANJARMASIN POST: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 85 daerah secara umum berjalan lancar. Hanya di Kabupaten Binjai mengalami kekisruhan, sementara calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Dwi Hartono – Arief Affandi, diprediksi dapat memenangkan pemilihan walikota Surabaya secara langsung, Senin (27/6).

Meskipun perhitungan baru sebagian kecil, namun dari hasil perhitungan cepat (quick count) maupun data perolehan sementara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), pasangan Bambang DH – Arief Affandi mendapat kemenangan sangat berarti.

Hasil perhitungan quick count yang dilakukan Pusdeham Surabaya, hingga kemarin sore, dari data yang masuk 45.497 suara, pasangan Bambang DH – Arief Affandi mendapat 52,1 persen.

Pesaingnya, Alisjahbana – Wahyudin Husen (calon PKB) 20,7 persen, pasangan Erlangga Satriagung – AH Thony (calon PD-PAN) 17,9 persen dan pasangan Gatot Sudjito – Benyamin Hilly (calon Golkar-PDS) memperoleh 9 persen. Hingga kemarin petang, komposisi tersebut tidak banyak perubahan.

Data sementara di KPUD Surabaya hingga pukul 17:00 kemarin petang, Bambang DH – Arief Affandi memperoleh 62.496 suara (49,5 persen). Disusul kemudian, Alisjahbana – Wahyudin 26.688 suara (21,16 persen), Erlangga – AH Thony 24.349 suara (19,3 persen) dan Gatot – Benyamin 12.579 (9,9 persen).

Perolehan suara yang begitu besar dari calon PDIP dalam pilwali Surabaya tersebut sebenarnya tidak mengejutkan. Sebab, selama ini kekuatan politik di Surabaya memang didominasi PDIP dan PKB.

Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Binjai, Sumatera Utara, kisruh. Tiga calon walikota beserta massa pendukungnya menolak pilkada berlangsung, Senin (27/6). Sementara, satu calon walikota lainnya, mendukung pilkada tetap berlangsung.

Penyebab runyamnya pilkada walikota Binjai ini setelah muncul dua surat berbeda dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Binjai. Surat pertama memberitahukan adanya penundaan pilkada, sementara surat kedua berisi pelaksanaan pilkada tetap berlangsung sesuai jadwal, Senin 27 Juni 2005.

Munculnya dua surat yang bertolak belakang ini menimbulkan reaksi dari kedua pendukungnya. Aksi pertama dilakukan oleh sekitar 1.000 orang pendukung 3 calon walikota yang setuju pilkada diundur. Mereka berkumpul di depan Kantor Walikota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Binjai, 30 KM dari Kota Medan.

Ketiga calon walikota tersebut adalah Hermanan Manan, Indra Bungsu dan Abdul Gani Tepu. Sementara calon walikota yang mendukung pilkada hari ini adalah Ali Umry, yang sebelumnya menjadi Walikota Binjai.

Dari Sibolga dilaporkan, Pilkada di Kota Sibolga diundur. Berdasarkan informasi dari KPUD Sumut, pengunduran jadwal Pilkada di Sibolga dilakukan karena belum terdaftarnya jumlah pemilih secara keseluruhan. Akibatnya, Pilkada ditunda hingga Kamis (30/6) mendatang.

Mantan Menhut

Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Nur Mahmudi yang berpasangan dengan Yuyub Wirasaputra sementara unggul. Pasangan calon walikota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini untuk sementara unggul dengan perolehan 200.190 suara (43,9 persen), disusul pasangan Badrul Kamal – Syihabuddin yang diusung Partai Golkar dan PKB memperoleh 177.207 suara (38,8 persen).

Hasil tersebut berdasarkan proses perhitungan suara yang dilakukan Pilkada Center yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok hingga pukul 20:00 WIB, telah memasuki hampir 91,44 persen.

Jumlah sementara suara tersebut diambil dari pengumpulan data suara yang berasal dari 1.923 TPS yang tersebar di enam Kecamatan di Depok berhasil dihimpun sebanyak 91,44 persen, sedangkan sisa suara sebesar 8,56 persen belum masuk pendataan.

Dari perhitungan suara tersebut pasangan Wahab – Ilham yang diusung oleh Partai Demokrat memperoleh 27.862 suara (6,1 persen), Harun Heryana – Farkhan dari Koalisi Amanat Masyarakat Depok (PBB,PBR,PKPB dan PKPI serta PAN) memperoleh 22.505 suara(4,9 persen).

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur NAD Azwar Abubakar tak perlu mundur dari jabatan dan cukup mengambil cuti 2 minggu apabila akan maju ke gelanggang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur 25 Oktober 2005 mendatang.

“Pak Azwar bukan penjabat (caretaker), karena itu tak perlu mundur kalau mau maju dalam Pilkada. Melainkan cukup mengambil cuti selama masa kampanye,” kata Kepala Pusat Penerangan (kapuspen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Drs Ujang Sudirman, MM di Jakarta, Senin (27/6).

Permohonan cutinya disampaikan kepada Mendagri. Selama cuti, Azwar tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintah, seperti menggunakan kendaraan dinas, atau mengikuti acara-acara tertentu yang dapat diduga sebagai kampanye terselubung.

Menurur Ujang Sudirman, tidak ada ketentuan bagi Azwar untuk mundur dari jabatannya apabila akan maju dalam Pilkada. Berbeda dengan penjabat (caretaker) kepala daerah, harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya apabila ingin ikut Pilkada,” jelas Ujang Sudirman.(*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: