Massa Sandera Kantor KPUD Kab Semarang

SUARA KARYA:Sekitar seribu warga pendukung Bambang Guritno (BG)-Siti Ambar Fathonah, bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung koalisi PKB-PKPI, Jumat (1/7) menduduki kantor KPUD Kabupaten Semarang.

Massa yang datang pukul 09.30 WIB mendesak KPUD untuk meloloskan pasangan BG-Ambar sebagai cabub dan cawabub. Kedatangan massa itu disebabkan karena telah beredar isu bahwa Ambar gagal untuk menjadi calon wakil bupati (cawabub) karena ijazah pondok pesantrennya dianggap tidak memenuhi syarat. “Kalau KPUD tidak meloloskan Ambar sebagai calon wakil bupati karena ijazah pondok pesantrennya tidak memenuhi syarat, berarti KPUD meleceh institusi pondok pesantren,” kata KH Shabar pendukung Ambar.

Menurut dia, massa ingin mendengarkan keterangan dari KPUD mengenai penetapan Ambar tersebut sebagai pasangan cawabub dan wabub. “Semalam sudah disepakati bahwa sebelum Jumaatan KPUD akan membacakan penetapannya, tapi kita tunggu-tunggu belum nampak batang hidungnya,” ujar dia.

Aksi pendudukan itu diwarnai dengan pelemparan batu ke arah genteng dan kaca kantor KPUD yang terletak di Jl. Ahmad Yani Ungaran dari arah kerumunan massa. Akibatnya kaca dan genting kantor KPUD itu pecah dan membuat suasana menjadi agak tegang. Namun oleh aparat kepolisian dari Polres Semarang yang didukung dari Polwiltabes Semarang dapat mengusai keadaan sehingga tindakan anarkis tidak terjadi hingga berlarut-larut. Sebelumnya pada Kamis (30/6) pendukung Ambar ini juga melakukan hal yang sama. Warga pada waktu itu mengepung kantor KPUD hingga pukul 21.00 WIB.

Lolos

Ketua KPUD Kabupaten Semarang, Ir Budi Satrio, Jumat pukul 12.15 WIB akhirnya meloloskan pasangan Bambang Guritno (BG)-Siti Ambar Fathonah (Ambar), menjadi calon bupati dan wakil bupati Semarang dalam pemilihan daerah langsung yang digelar 24 Juli mendatang.

Aparat kepolisian sebelumnya sempat menjemput kelima anggopta KPUD yang terdiri dari satu orang ketua dan empat orang anggota untuk datang di kantor KPUD Kabupaten Semarang yang ada di Jl. Ahmad yani Ungaran. Bambang Guritno adalah Bupati Kabupaten Semarang yang mencalonkan kembali.

Tindakan tersebut dilakukan karena khawatir terulang kejadian anarkis terhadap kantor KPUD setempat seperti aksi pendudukan yang dilakukan oleh pendukung BG-Ambar pada Kamis (30/6).

Pendukung BG-Ambar pada aksi tersebut sempat merusak kaca jendela dan pintu pagar gedung kantor KPUD kabupaten Semarang yang berada di Jl Ahmad Yani, Ungaran. Kelima anggota KPUD Budi Satrio,Salahudin, Abdullah Fakih, Siti Mahmudah dan Siti Rahani dijemput dengan mobil Patwal Polres Semarang saat massa sedang shalat Jumat.

Setelah sampai di kantor KPUD Budi Satrio selaku ketua membacakan penetapan calon bupati dan wakil bupati Semarang. Menurut Budi, dari enam pasangan calon bupati dan wakil bupati ada satu pasangan yang tidak lolos yakni pasangan Nurjatmiko dan Djati Ekowibowo SE yang diusung PPP, PDS dan ditambah empat partai “gurem”.

Sementara untuk yang lolos menjadi calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan H Bambang Guritno-Siti Ambar Fathonah, pasangan Saryono-Abdullah Purwidodo, pasangan HM Pujiono-Syaiful Hidayat, pasangan H.Masqur-H.Ahmad Arifin dan pasangan Miftahudin Afandi-Ari Prabono. Usai pembacaan penetapan tersebut massa pendukung Bambang Guritno – Ambar yang semula agak tegang akhirnya tenang dan membubarkan diri.

Surabaya

Hal yang sama terjadi di Surabaya, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat Bersama (KPRB) melakukan unjuk rasa, Jumat (1/7), untuk meminta KPUD setempat menunda penetapan hasil pemilihan kepala daerah 27 Juni lalu karena banyak terjadi ketimpangan.

Unjuk rasa dilakukan massa KPRB didepan gedung DPRD Surabaya dengan membawa spanduk dan poster. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian menolak hasil pilkada yang dianggap kurang legitimate. Diantara massa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut berasal dari pendukung salah satu calon walikota yang kalah dalam pilkada beberapa hari lalu.

Koordinator aksi KPRB Taufik Hidayat mengatakan ada banyak ketimpangan dalam proses pilkada 27 Juni lalu, diantaranya banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih, meski sudah mendapat kartu pemilih. Selain juga tingginya angka golput yang mencapai 46 persen lebih. “Kami mendesak DPRD untuk meminta KPU Surabaya menunda penetapan hasil pilkada sampai ada klarifikasi yang jelas mengenai berbagai ketimpangan yang terjadi,” kata Taufik.

Menurut ia, klarifikasi masalah cukup penting agar semuanya menjadi jelas dan tidak seperti pemilu legislatif lalu, dimana banyak pelanggaran dan persoalan yang terjadi namun tidak pernah terselesaikan sampai hasil pemilu ditetapkan. Taufik yang pada pilkada lalu mendukung pasangan cawali-cawawali Erlangga-Thony membantah apabila unjuk rasa ini bernuansa politis dan sebagai buntut kekecewaan atas kekalahannya calonnya. “Aksi ini murni untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan salah satu calon,” katanya.

Hasil pilkada Surabaya pada 27 Juni telah dimenangkan pasangan cawali-cawawali PDIP Bambang DH-Arif Afandi dengan perolehan suara lebih dari 51 persen, mengungguli tiga kandidat lainnya yakni Erlangga-Thony (PD-PAN), Gatot Sudjito-Benyamin Hilly (Golkar-PDS) dan Alisjahbana-Wahyudin Husein (PKB).

Gowa

Sementara, sekitar 1000 warga Kabupaten Gowa pendukung tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Gowa, Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di KPUD Gowa, Jumat (1/7), menolak hasil pemungutan suara sementara pilkada yang telah dilaksanakan pada 27 Juni 2005 karena dinilai penuh dengan kecurangan.

Massa meminta kepada KPUD Gowa agar membatalkan hasil perolehan suara sementara Pilkada dan mendiskualifikasi calon bupati dan wakil bupati yang ditengarai melakukan pelanggaran dan kecurangan saat pemilihan kepala daerah.

Menurut koordinator, Iwan daeng Jarre, selain banyak warga yang kehilangan hak pilih, sejumlah kartu pemilih pun ditemukan tidak bertuan, dan ada beberapa warga dari kabupaten lain yang masuk ke Kabupaten Gowa turut mencoblos. Selain itu, mereka juga mengancam akan menduduki KPUD Gowa bila tidak segera mengulangi penghitungan dan pemungutan suara Pilkada. Sementara itu, Ketua KPUD Gowa, Zainal Thahir saat menerima aspirasi pengunjuk rasa tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hasil penghitungan dan pemungutan suara apalagi mengulangi pilkada.

Selain itu, KPUD juga dinilai tidak berhak membatalkan salah satu pasangan calon yang ikut Pilkada pada 27 Juni 2005 lalu, dengan alasan ditengarai melakukan kecurangan, kecuali bila ada putusan tetap dari pengadilan yang berkekuatan hukum. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: