Golkar Jatim Ubah Strategi

SUARA KARYA: Untuk mencegah kekalahan lebih parah dalam pilkada putaran berikutnya, DPD I Partai Golkar Jatim memutuskan mengubah strategi penjaringan dan penyaringan calon dari partai tersebut. Awalnya, mereka mempercayakan sepenuhnya penetapan calon oleh masing-masing DPD II. Tapi ke depan, pengurus Golkar Jatim berharap ikut dilibatkan untuk memutuskan calon yang akan maju dari partai tersebut.

Penegasan itu dilontarkan Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Soenarjo kepada wartawan di Surabaya, kemarin. “Umumnya mereka mencalonkan kader mereka sendiri karena menganggap paling layak jual, padahal belum tentu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah kader yang diajukan Partai Golkar di Jatim belakangan kalah suara. Gatot Sudjito yang maju berpasangan dengan calon dari Partai Damai Sejahtera (PDS) misalnya, hanya mengantongi 9,3 persen dari total perolehan suara yang 960.406.

Angka ini kalah jauh dibanding pasangan dari PDIP Bambang DH-Arif Afandi yang mengantongi 51,3 persen suara disusul calon dari PKB Alisjahbana-Wahyudin 20,7 persen dan pasangan kolaisi PD-PAN, Erlangga-Thony yang mengantongi 18,7 persen.

Selain Gatot Sudjito, kader Golkar Saiful Muslimin juga kalah telak dalam pilkada Kediri. Tokoh yang berpasangan dengan kader PKPB, Hari Poerwono itu hanya mengantongi 8,1 persen dari 718.642 perolehan suara kota itu.

Saiful kalah suara dibanding calon yang diusung PDIP dan PKB, Sutrisno-Sulaeman yang mengantongi 79,7 persen suara dan pasangan koalisi PD dan gabungan 78 parpol, Muslich-Iwan dengan 12,2 persen suara.

Sementara, nasib Sutarto yang maju sebagai wakil bupati Gresik mendampingi Taufikurahman Saleh, agak lebih beruntung. Pasangan ini mengantongi 37,6 persen dari perolehan suara sementara yang 620.383 suara.

Sebaliknya kader yang diusung PAN, Masfuk-Tsalist unggul dengan 52,9 persen suara. Sedangkan urutan paling buncit diduduki pasangan yang dimajukan PDIP Suwito-Suhandoyo dengan 9,5 persen suara.

Menurut Soenarjo yang juga Wagub Jatim tersebut, methode yang diterapkan di Golkar dengan menyerahkan sepenuhnya pada DPD II itu sebetulnya sudah sangat demokratis. Dia kemudian membandingkan dengan partai politik lain yang masih mengharuskan ‘restu’ DPP masing-masing.

Tetapi buktinya, konvensi model seperti ini justru menjadikan kader Golkar tidak mendapat posisi strategis di birokrasi. Ke depan, Golkar Jatim memutuskan membuat mekanisme yang memungkinkan pengurus PG Jatim melakukan verifikasi calon bupati/walikota yang akan diusung partai ini.

Dia kemudian merencanakan aturan tentang hal ini diubah agar bisa memberi ruang pada DPD I untuk ikut melakukan penjaringan dan penyaringan. Dengan cara itu, pihaknya berharap, kekalahan Golkar dalam pilkada putaran pertama itu tidak terulang dalam pilkada putaran berikutnya. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: