Lima Fraksi Lawan Golkar

SEPUTAR INDONESIA: Sikap Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim menolak APBD 2007 mendapat perlawanan fraksi-fraksi di DPRD Jatim.Penolakan diwujudkan dengan rencana lima fraksi yang menyetujui pengesahan APBD menemui Mendagri di Jakarta.

Jika tidak ada aral melintang, hari ini perwakilan FPKB, FPAN, FPPP, FDK, dan FPDIP berangkat ke Jakarta. Ada 11 perwakilan yang ditugaskan ke Jakarta. Selain menegaskan dukungan APBD 2007 yang sudah diajukan ke mendagri dan menyampaikan rencana perubahan kedua perda 10/2006 tentang pengelolaan keuangan dewan. “Yang paling penting kita akan menanyakan mengapa Mendagri belum mengesahkan APBD yang sudah diserahkan,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP,M Mirdasy,usai rapat dengan pimpinan dewan, kemarin.

Rapat pimpinan itu sendiri dihadiri ketua dan tiga wakilnya (kecuali YA Widodo), berikut fraksi- fraksi kecuali FPG. Mirdasy menjelaskan, sejak diserahkan ke mendagri hingga sekarang sudah melewati batas 14 hari. Ketentuannya, batas waktu itu sudah habis dan Mendagri segera mengesahkan APBD Jatim. Karena itu, fraksifraksi juga akan menanyakan ada kendala apa sehingga waktu pengesahannya cukup lama. Keberangkatan fraksi-fraksi ke Jakarta itu dibenarkan Ketua DPRD Fathorrasjid.

Menurutnya, dewan perlu mengetahui mengapa APBD yang sudah disetujui melalui mekanisme yang demokratis itu hingga sekarang belum juga disetujui Mendagri. Selama di Jakarta, utusan fraksi-fraksi ternyata tak hanya bertemu Mendagri. Mereka juga berencana melaporkan FPG ke Badan Kehormatan (BK). Rencana melaporkan empat anggota FPG, Lambertus L Wajong, Harbiah Salahudin, Gatot Sudjito, dan Sabron Djamil Pasaribu itu sudah disampaikan ke pimpinan dewan.

“Kita sudah sampaikan usulan itu dan responnya baik,” kata Mirdasy. Usulan mengadukan FPG ke BK sudah disetujui fraksi-fraksi yang hadir, di antaranya Suyoto (Ketua FPAN), Suharto (ketua FDK),Cholili Mugi (FPKB),Islan Gatot Imbata (FPDIP), dan Mirdasy (FPPP). Menurut mereka FPG perlu dimintai keterangan mengapa sampai melanggar ketentuan yang sudah ada. “Padahal dalam pengesahan RAPBD beberapa waktu lalu, FPG juga hadir dan mengikuti jalannya voting,” tambahnya. Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi pengaduan ke BK itu.

Pertama dalam kode etik anggota dewan disebutkan, setiap anggota dewan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat dewan. Kedua, pada pasal 130 dijelaskan mengenai mekanisme pengambilan keputusan musyawarah bisa ditempuh lewat pemungutan suara.

Menurut Mirdasy, sikap FPG ini berimbas pada aktivitas di gedung dewan di Jln Indrapura. Salah satu yang dirasakan 100 anggota dewan adalah tertundanya pembayaran gaji.Selain itu,karena belum disahkannya APBD oleh mendagri, maka berbagai kegiatan belum bisa digelar. Ketua FPG Lambertus L Wajong Lambertus dan Wakil Ketua Fraksu Gatot Sudjito saat dikonfirmasi, ponselnya tidak bisa dihubungi. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: