Rapelan PNS Dipertanyakan

SEPUTAR INDONESIA: Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jatim harus bersabar. Kenaikan gaji 10-15% sejak Januari 2007 lalu, hingga saat ini belum dibayarkan.

Hingga memasuki pekan pertama Oktober ini,belum ada tandatanda rapelan untuk 21.000 lebih PNS itu bakal cair. Padahal, kenaikan gaji itu diatur PP 9/2007 tentang perubahan PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS. Ribuan PNS juga dihadapkan pada ketidakpastian pencairan THR (tunjangan hari raya).

Padahal, lebaran tahun ini pemprov dialokasikan Rp31 miliar yang diambilkan dari tunjangan vakansi (tunjangan hari libur) dari APBD Jatim.Pemberian dana itu sudah sesuai Permendagri 13/2006 pasal 30, yang menyatakan pemda dapat memberikan tambahan penghasilan pada PNS sesuai kemampuan daerah. Nyatanya, hingga sekarang ini juga belum ada tanda-tanda bakal dibayarkan karena dana yang diperoleh dari sisa anggaran tersebut masih diusulkan ke Mendagri.

Pengusulan ini lantaran pemprov tidak ingin keluarnya anggaran itu bakal berbuntut di kemudian hari. Komisi C DPRD Jatim akan mempertanyakan dua hal tersebut ke pemprov. Komisi bidang keuangan itu meminta penjelasan Pemprov Jatim guna mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan aliran dana rapelan dan THR tersebut tersumbat. Wakil Ketua Komisi C Gatot Sudjito mengaku kaget dengan kenyataan ini.

Menurutnya, saat ini DAU (dana alokasi umum) Jatim sebesar Rp1,9 triliun. Dari DAU itu, sebanyak Rp700 miliar adalah untuk gaji PNS. Saat ini, para abdi negara yang mayoritas hidupnya paspasan itu merindukan pencairan rapelan ini.

“Kami akan mencari tahu kemanakah dana itu. Kalau diperlukan, kami akan menanyakannya sampai pusat. Kami tidak ingin,para PNS resah hanya karena rapelan gajinya tidak dibayar,” terang Gatot. Apalagi, katanya, jika keterlambatan pembayaran itu berdampak pada kinerja PNS. Tentu saja, sambung Gatot, pelayanan publik di lingkungan Pemprov bisa terganggu.

Sekdaprov Soekarwo selaku Ketua Tim Anggaran Pemprov menjanjikan, kenaikan gaji itu paling lambat dibayar Oktober setelah APBD-P 2007. Pejabat yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur itu berdalih, sekarang ini keuangan APBD untuk gaji PNS belum mencukupi.

“Sekarang belum cukup anggarannya. Tapi pasti kita cairkan setelah PAK nanti,” terangnya. Untuk diketahui, alokasi anggaran gaji pokok untuk PNS Jatim yang sudah dialokasikan pada DAU melalui APBD. Angka tersebut sebenarnya sudah termasuk anggaran kenaikan gaji 2007.Tidak ada alasan bila Pemprov kemudian menundanya sampai Oktober. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: