Alokasi Anggaran Pendidikan Cuma 5,5%, Kadiknas Tebar Kebohongan Publik

DUTA MASYARAKATKepedulian Pemprop Jatim terhadap dunia pendidikan hanya omong kosong. Catat baik-baik: alokasi yang dianggarkan cuma 5,5 persen. Selain tidak memenuhi amanat undang-undang, Kadiknas juga telah menebar kebohongan publik.

Wajar jika angka buta huruf masyarakat Jatim masih sangat tinggi jika dibanding dengan propinsi lain di Indonesia. Sebab, alokasi anggaran untuk pendidikan dalam APBD Jatim sejak 2004 hingga sekarang, rata-rata tidak lebih dari 5% dari total APBD.

“Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Jatim mulai 2004-2008 kalau dirata-rata tidak lebih dari 4,96 % dari total APBD,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Gatot Sudjito, Selasa (13/11) kemarin.

Lebih jauh Gatot menjelaskan, tahun 2004 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 107 miliar atau sekitar 3,5% dari APBD; 2005 sebesar Rp 316 miliar (7,5%), 2006 Rp 293 miliar (5,5%), 2007 Rp 186 miliar (3,5%) dan 2008 mendatang dialokasikan Rp 328 miliar (5,5%). Kalau dikurangi gaji pendidik, maka anggaran pendidikan 2008 hanya sekitar Rp 280 miliar atau sekitar 4.7% dari APBD.

Ironisnya, kata politisi Partai Golkar ini, Kadiknas Jatim Rasiyo bukannya berteriak mendesak kepada Pemprop agar segera memenuhi anggaran pendidikan 20% dari total APBD seperti yang diamanatkan undang-undang (UU). Justru sebaliknya, dia malah berusaha mengaburkan fakta dan membuat kebohongan publik melalui berbagai media massa dengan mengatakan bahwa anggaran pendidikan pada RAPBD Jatim 2008 telah mencapai 17,5% atau sekitar satu triliun rupiah lebih.

“Apa yang telah dilakukan Rasiyo itu adalah bentuk kebohongan publik dan penghinaan terhadap dunia pendidikan,” tegas Wakil Ketua DPD PG Jatim, Gatot Sudjito. “Karena yang dibicarakan tidak sesuai dengan realita di lapangan.”

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Jatim, Daniel Rasyid menambahkan pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBD adalah suatu kewajiban bagi pemerintah sesuai dengan amanat UU. “20% tersebut adalah di luar gaji guru,” tukasnya.

Dosen Unair Surabaya ini menilai alokasi anggaran pendidikan di Jatim sudah lebih baik dari rata-rata nasional. “Tapi saya tidak tahu persentasinya,” ujarnya. “Apalagi approach pemerintah sudah makin jelas yakni dengan menjadikan pendidikan sebagai hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.”

Menanggapi adanya beda pendapat antara data di Diknas Jatim dengan data yang dimiliki DPRD Jatim terkait alokasi anggaran pendidikan, Daniel mengaku enggan berkomentar karena sudah masuk ranah politis. “Pendidikan harus dibebaskan dari tarik-ulur politik,” ujarnya. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: