Kinerja BUMD milik pemprov rendah

BISNIS INDONESIA:  Kalangan DPRD Jawa Timur mendesak seluruh direksi maupun manajemen BUMD milik Pemprov Jatim meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memperbesar setoran keuntungan bagipendapatan asli daerah (PAD).

Desakan itu dilakukan setelah melihat hasil setoran keuntungan 10 BUMD milik Pemprov Jatim pada 2007 ini ke PAD Jatim hanya Rp89 miliar, dimana hampir 85% merupakan laba setor Bank Jatim.

Anggota Komisi C dari Fraksi PAN DPRD Jatim Sudono Syueb menyoroti belum optimalnya kinerja BUMD milik Pemprov Jatim yang tercermin pada laba setor ke PAD Jatim.

Padahal , lanjut dia, Pemprov Jatim telah melakukan proses penyetoran dana modal awal ke semua BUMD itu sekitar Rp715 miliar dari kewajibannya setor modal sebesar Rp2,2 triliun.

Kondisi itu, menurut Sudono, sangat ironi dibanding kinerja 5 RSUD milik pemprov yang mampu me nyetor keuntungan untuk PAD pada 2007 sebesar Rp184,27 miliar.

“Ini ironi, lima RSUD yang merupakan badan layanan umum ternyata mampu menyetor Rp184,27 miliar, sedangkan 10 BUMD yang dikelola para top menejer di Jatim hanya mampu setor Rp89 miliar. Padahal untuk semua BUMD itu, pemprov telah menyetor modal Rp715 miliar,” kata Sudono kepada Bisnis di sela Hearing BUMD Jatim dengan Komisi C DPRD Jatim, kemarin.

Bahkan, katanya PT PWU sebagai hasil merger sejumlah perusahaan daerah Jatim pada 2007 hanya menyetor sekitar Rp2 miliar, atau kalah dengan setoran RS Jiwa Menur sebesar Rp3 miliar. “Masak PT PWU kalah dengan RS Jiwa Menur, ini khan perlu dikaji agar kedepan BUMD di Jatim kinerjanya lebih meningkat.”

Persoalan PAD Provinsi Jatim sebelumnya juga disoroti Fraksi Partai Golkar DPRD Jat im, menyusul penurunan PAD. Pada 2006, PAD Jatim mencapai sebesar Rp3,7 triliun menurun sebesar Rp3,525 triliun pada PAD 2007, sedangkan PAD pada RAPBD 2008 ditargetkan mencapai Rp3,58 triliun.

“Kondisi PAD di Jatim bebera pa tahun ini aneh, sepertinya ada sesuatu yang disembunyi kan. Sangat tidak logis bila PAD Jatim menurun, karena sekitar 86% penyumbang PAD Jatim adalah Pajak kendaran bermotor [PKB], Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [BBNKB] dan Pajak BBNKB,” ungkap anggota FPG DPRD Jatim Gatot Sudjito kepada Bisnis, awal pekan ini.

Padahal asosiasi kendaraan bermotor (Gaikindo) menyatakan jumlah kendaraan bermotor di Jatim terus meningkat setiap tahun. (*)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: