Tolak APBD, Rugikan Partai Golkar Sendiri

SEPUTAR INDONESIA: Manuver Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim menolak APBD 2008 justru merugikan diri sendiri. Penolakan akan memberi image negatif kepada masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur( Pilgub) 2008 mendatang.

Seharusnya, mulai sekarang Golkar memperbanyak teman, bukan malah menambah musuh. Pengamat politik Haryadi mengatakan, penetapan APBD Jatim 2008 menjadi cermin konstelasi elite politik Jatim saat ini.Fakta di gedung dewan menunjukkan,dari enam fraksi yang ada, hanya FPG yang menolak APBD. Selebihnya, lima fraksi dengan kompak menerima penetapan APBD itu.

“Ini mencerminkan konstelasi politik di tingkat elite Jatim. Kekuatan politik di Jatim bisa dilihat dari proses di sana,” kata pakar Unair ini. Haryadi menduga, kekuatan elite di Jatim lebih berorientasi kepada salah satu calon,di antaranya Soekarwo.Sebaliknya, cagub Soenarjo yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim hanya didukung Golkar.

“Sedang lima kekuatan lain tidak mendukung Narjo, tapi calon lain.Bisa Soekarwo, Achmady, dan sebagainya,” katanya. Dia menambahkan, sikap politik Golkar terhadap APBD juga akan merenggangkan hubungan politik dan psikologis antara Gubernur dan Soenarjo selaku wakil gubernur. Baik hubungan politik dan psikologis. Apalagi,manuver ini bukan kali pertama dilakukan.

Tahun sebelumnya,FPG secara tegas juga menolak APBD. Lebih jauh dua menilai keputusan yang “telanjur” dibuat Golkar itu sebenarnya suatu keteledoran. Bahkan, manuver itu hanyalah kekhawatiran yang berlebihan Golkar terhadap popularitas Soenarjo maupun Soekarwo di mata masyarakat.”

Padahal, instrumen anggaran seperti ini tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak popularitas kandidat,” tuturnya. Kendati demikian, Haryadi menilai manuver Golkar ini cukup rasional. Golkar merasa risih dengan APBD yang diduga kuat dipergunakan kelompok tertentu untuk kepentingan politik yang menguntungkan lawan.” Ada unsur rasionalitasnya. Golkar menilai instrumen APBD ini akan menguntungkan Sekdaprov (Soekarwo),”paparnya.

Dia mencermati, Golkar cukup geram karena dalam perangkaan APBD 2008 ini, patut diduga pospos anggaran (pendidikan dan sosial lain) lebih banyak berada di bawah kendali Sekdaprov.Tentunya, hal ini bisa menjadikan popularitas bertambah. Sebaliknya, untuk pos anggaran di bawah “kendali” wakil gubernur minim.

“Sepertinya, gubernur mematok harga mati untuk pos-pos anggaran seperti pendidikan dan sejenisnya,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Ketua FPG Gatot Sudjito menegaskan upayanya mempersoalkan APBD Jatim 2008 tidak akan berhenti sampai di sini.Namun, dia belum bersedia menyebutkan manuver apa lagi yang akan dilakukan pascapenetapan APBD ini.

“Kalau perlu kita cegat di sana (Jakarta),” kata Gatot Sudjito. Sekadar mengingatkan, tahun sebelumnya, FPG mati-matian untuk menghadang APBD.Tak cukup di ruang paripurna, fraksi pimpinan Lambertus L Wajong ini bermanuver di Jakarta.Mereka “melobi” Mendagri agar tidak mengesahkan APBD yang sudah disepakati fraksi- fraksi dalam sidang di DPRD. Apakah manuver itu akan diulangi lagi? Belum ada pernyataan dari FPG. Yang jelas, Ketua FPG Lambertus menyatakan, untuk sementara pihaknya menunggu perkembangan.”

Kita tunggu perkembangan, apakah kita tetap berjuang sampai target tercapai,”kata Lambertus. Seperti diberitakan,Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim minta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008 direvisi. Pertimbangannya, alokasi anggaran yang dijabarkan belum sesuai dengan tema APBD 2008 yang memprioritaskan kemiskinan dan pengangguran.

Permintaan revisi itu merupakan kesimpulan akhir fraksi yang disampaikan dalam sidang paripurna kemarin. Dalam pendapat akhir (PA) yang dibacakan Soekardi Adi Pranoto, FPG kembali menegaskan RAPBD 2008 tidak layak ditetapkan menjadi APBD karena masih banyak yang harus diperbarui. Wakil ketua FPG Gatot Sudjito mengatakan,revisi yang dimaksud adalah perubahan total terhadap materi APBD.Terutama di dua bidang pelayanan dasar,yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Kami meminta RAPBD 2008 direvisi. FPG juga minta fraksi lain memperhatikan hal itu,” kata Gatot seusai sidang paripurna. Salah satu alasan mendasar revisi adalah, anggaran pendidikan sangat minim,jauh dari ketentuan perundangan 20%.Dia menyebut selama lima tahun ini, anggaran pendidikan tak lebih dari 7,5% dari total APBD. Tahun 2004 hanya Rp107 miliar (3,5%) total APBD, 2005 Pemprov menganggarkan 316 miliar (7,5%) APBD.

Sedangkan 2006 alokasi pendidikan Rp293 miliar (5,5%) APBD, 2007 sebesar Rp186 miliar (3,6%), serta 2008 dianggarkan 382 miliar atau hanya 5,5 dari total APBD.Hal yang sama terjadi di pos anggaran kesehatan yang jauh dari harapan.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: