Kode Etik DPR RI

KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu system pengawasan dan keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPR RI yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi Iegislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPR RI bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, Anggota DPR RI bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPR RI, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan :
1. Kode Etik DPR RI ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal
yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
2. Anggota DPR RI, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang telah
bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Badan Kehormatan ialah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPR Rl.

4. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi,
badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPR RI.
5. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPR
RI.
6. Keluarga ialah suami atau istri dan anak.
7. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda
sampai tiga derajat ke samping.
8. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara
dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik
Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
9. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan,
yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada
atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Tujuan
Pasal 2

Kode Etik DPR RI bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI,
serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan
tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

BAB II
KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB
Kepribadian
Pasal 3

Anggota wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan,
berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung
tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi
Peraturan Tata Tertib DPR RI menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota, dan selalu
berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Tanggung Jawab
Pasal 4

(1) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan
tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif,
mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi
kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan
kedaulatan negara.
(2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat
kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang
suku, agama, ras, golongan, gender.

BAB III
PENYAMPAIAN PERNYATAAN
Pasal 5

(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan
penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas
sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR RI.
(2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap
sebagai pernyataan pribadi.
(3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan seyogyanya tidak
menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada
publik.

BAB IV
KETENTUAN DALAM RAPAT
Pasal 6

(1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap
rapat yang menjadi kewajibannya.
(2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat
sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
Pasal 7
Selama rapat berlangsung setiap Anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh
menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Tata Tertib DPR RI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas.

BAB V
PERJALANAN DINAS
Pasal 9

(1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya
negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
(2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan
di luar tugas kedewanan.
(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
(4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri,
harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPR RI.

BAB VI
KEKAYAAN, IMBALAN, DAN PEMBERIAN HADIAH
Pasal 10

Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN
Konflik Kepentingan
Pasal 12

(1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan
tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu
kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya
di luar kedudukannya sebagai Anggota.
(2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila
rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam
permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 13

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk
kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi,
keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman
modal dalam suatu bidang usaha.

Perangkapan Jabatan
Pasal 15

Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RAHASIA
Pasal 16

(1) Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota yang telah
pensiun.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPR RI
Hubungan dengan Mitra Kerja
Pasal 17

(1) Anggota bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra
kerjanya.
(2) Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan
maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.
Hubungan dengan Lembaga di Luar DPR RI
Pasal 18
(1) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR RI harus mengutamakan
tugasnya sebagai Anggota.
(2) Setiap keiukutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Anggota wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPR RI dan/atau Pimpinan
alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI DAN REHABILITASI
Pasal 19

Mengenai sanksi dan rehabilitasi berlaku ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Usul perubahan Kode Etik DPR RI dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga
belas) orang Anggota atau Badan Legislasi.
(2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI, dengan
disertai daftar nama, nomor Anggota, dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
(3) Usul perubahan yang berasal dari Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan Badan Legislasi kepada
Pimpinan DPR RI.
(4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh
Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
(5) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripuma menyerahkannya kepada Badan
Legislasi untuk melakukan pembahasan.
(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Rapat
Paripurna untuk diambil keputusan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2004


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: