Kode Etik MPR RI

KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 / MPR / 2010

TENTANG

PERATURAN KODE ETIK MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

  BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

  1. Peraturan Kode etik Majelis Permusyawaratn Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kode Etik MPR adalah norma atau ketentuan yang merupakan landasan etik dan norma sebagai pedoman berperilaku dan berucap mengenai hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
  2. Tim Kode Etik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tim Kode Etik MPR adalah Tim Kode Etik MPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dibentuk untuk menindaklanjuti keputusan Pimpinan MPR untuk menyelidiki laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota MPR.
  3. Anggota MPR, selanjutnya disebut Anggota adalah anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

 Pasal 2

Kode Etik MPR bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra Anggota di tengah-tengah masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terjaganya kehormatan MPR

 Pasal 3

Kode Etik MPR berasaskan Pancasila

BAB II

KEPRIBADIAN DAN ETIKA

Pasal 4

Anggota adalah insane yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi norma agama, hukum, hak asasi manusia, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkepribadian Indonesia.

 Pasal 5

Setiap Anggota wajib mematuhi etika sebagai berikut:

  1. Tunduk dan taat kepada perintah agamanya masing-masing yang tercermin dalam perilaku dan ucapannya;
  2. Menaati sumpah/janji sebagai Anggota;
  3. Mengabdi kepada nusa dan bangsa;
  4. Menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
  5. Bersikap kesatria dalam segala ucapan dan tindakan;
  6. Mampu mengendalikan emosi dalams etiap tindakan dan ucapannya;
  7. Memberikan informasi yang benar tentang hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat;
  8. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
  9. Tidak merendahkan harkat dan martabat bangsa dan negara;
  10. Tidak menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan;
  11. Tidak menggunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dan keluarga dalam melakukan kegiatan usaha;
  12. Menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya;
  13. Memegang teguh rahasia negara;
  14. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi rakyat dan daerah;
  15. Melaksanakan hak dan kewajibannya dengan rasa penuh tanggungjawab; dan
  16. Menaati Peraturan Tata Tertib MPR.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tim Kode Etik MPR

Pasal 6

(1).   Untuk mengakkan Kode Etik MPR, dibentuk Tim Kode Etik MPR;

(2).   Tim Kode Etik MPR dibentuk oleh Pimpinan MPR dan anggotanya mencerminkan perwakilan secara proposional dari fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota.

(3).   Pimpinan Tim Kode Etik MPR dipilih dari dan oleh Anggota Tim.

(4)    Tim Kode Etik MPR ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR.

(5).   Tata cara pembentukan Tim Kode Etik diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

 Pasal 7

Tim Kode Etik MPR mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Menindaklanjuti keputusan Pimpinan MPR untuk menyelidiki laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota;
  2. Memanggil Anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  3. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai keterangan berupa dokumen atau bukti lain;
  4. Memutuskan jenis sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik MPR; dan
  5. Melaporkan putusan akhir hasil penyelidikan kepada Pimpinan MPR.

 Pasal 8

Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Kode Etik MPR

  1. Tim Kode Etik MPR dibentuk dan bekerja berdasarkan adanya Keputusan Pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
  2. Dalam hal Anggota yang dipanggil Tim Kode Etik MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak memenuhi panggilan samapi 3 (tiga) kali, Tim Kode Etik MPR dapat segera melanjutkan penyelidikan dan menetapkan putusan akhir hasil penyelidikan tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan;
  3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuk, Tim Kode Etik MPR telah menyelesaikan tugasnya untuk kemudian melaporkan kepada Pimpinan MPR;
  4. Pengambilan putusan akhir hasil penyelidikan Tim Kode Etik MPR dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, putusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  5. Putusan akhir hasil penyelidikan Tim Kode Etik MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk kesimpulan yang menyatakan terbukti melanggar Kode Etik atau tidak terbukti melanggar Kode Etik;
  6. Terhadap anggota yang terbukti melanggar kode etik, Tim Kode Etik MPR memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan; dan
  7. Tim Kode Etik MPR dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya.

Bagian Kedua

Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 9

(1).   Sanksi terhadap Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berupa:

  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; atau
  3. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan MPR atau pimpinan alat kelengkapan MPR atau pimpinan Tim Kerja MPR.

(2).   Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara Pimpinan MPR memanggil Anggota yang bersangkutan untuk menyampaikan teguran lisan secara langsung.

(3). Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pimpinan MPR melalui surat kepada Anggota yang bersangkutan dan ditembuskan kepada fraksinya atau Kelompok Anggotanya;

(4).   Apabila Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinyatakan terbukti tidak melanggar Kode Etik, nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan kepada publik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

  1. Usul pengubahan mengenai Kode Etik MPR ini dapat diajukan oleh paling sedikit 70 (tujuh puluh) orang Anggota;
  2. Usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dengan disertai penjelasannya;
  3. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal, usul pengubahan disampaikan kepada Pimpinan MPR.

Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: