Tata Tertib DPR RI

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib;
Mengingat:
1. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
6. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
9. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
13. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
14. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
15. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
16. Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
17. Badan Keahlian DPR adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian.
18. Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Panel adalah panel sidang pelanggaran kode etik Anggota.

WEWENANG, DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4

(1) DPR mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SERTA FUNGSI,
Pasal 5

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 6

DPR berwenang:
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 7

DPR bertugas:
a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas;
b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
(3) Anggota pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
(4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
(5) Setiap Anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
(6) Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji
Pasal 9

Tata cara mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:
a. Anggota didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
b. dilakukan menurut agama, yakni:
1. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
2. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
3. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
4. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha; dan
5. diawali dengan ucapan “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah,” untuk penganut agama Khonghucu.
c. setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Anggota menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:
”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 11

Anggota berhak:
a. mengajukan usul rancangan undang-undang;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. mendapatkan imunitas;
g. mendapatkan protokoler;
h. mendapatkan keuangan dan administratif;
i. melakukan pengawasan;
j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
k. melakukan sosialisasi undang-undang.

Pasal 12

Anggota berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 13

(1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
h. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 14

(1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik dan sekretaris jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
(2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota dari pimpinan DPR diterima.

Pasal 15

(1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian Anggota kepada Presiden.
(3) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota dari pimpinan DPR diterima.

Bagian Kelima
Penggantian Antarwaktu
Pasal 16

(1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Bagian Keenam
Tata Cara Penggantian Antarwaktu
Pasal 17

(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum.
(2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPR diterima.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
(4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(6) Penggantian antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung mundur dari tanggal pelantikan Anggota yang baru.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara
Pasal 18

(1) Anggota diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
(2) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
(3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan direhabilitasi dan diaktifkan.
(4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemberhentian Sementara
Pasal 19

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:
a. pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang;
b. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR wajib menyampaikan surat kepada pimpinan DPR mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan;
d. Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan verifikasi mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diambil keputusan;
e. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
f. keputusan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada partai politik Anggota yang bersangkutan.

BAB IV
FRAKSI
Pasal 20

(1) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR, serta hak dan kewajiban Anggota.
(2) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(3) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(5) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR serta meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
(6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
(7) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.
(8) Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.
(2) Sekretariat Fraksi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan persetujuan pimpinan Fraksi.
(3) Tenaga ahli pada setiap Fraksi paling sedikit sejumlah alat kelengkapan DPR dan mendapat tambahan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota setiap Fraksi.
(4) Rekrutmen tenaga ahli Fraksi dilakukan oleh pimpinan Fraksi dan hasil rekrutmen disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
(5) Rekrutmen tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kompetensi keahlian yang ditentukan oleh pimpinan Fraksi.
(6) Fraksi mengajukan anggaran serta kebutuhan sekretariat dan tenaga ahli Fraksi kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(7) Badan Urusan Rumah Tangga meneruskan usulan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk ditindaklanjuti.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
a. pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. komisi;
d. Badan Legislasi;
e. Badan Anggaran;
f. Mahkamah Kehormatan Dewan;
g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
h. Badan Urusan Rumah Tangga;
i. panitia khusus; dan
j. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.

Pasal 23

(1) Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR atau pada awal tahun sidang untuk menentukan:
a. jumlah komisi;
b. mitra kerja komisi; dan
c. jumlah anggota alat kelengkapan DPR.
(2) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

Pasal 24

Pimpinan alat kelengkapan DPR tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPR tetap lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas, alat kelengkapan DPR wajib menyusun rencana dan tata kerjanya.
(2) Alat kelengkapan DPR menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(3) Dalam menyusun rencana dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi.
(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Pasal 26

(1) Setiap alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang terdiri atas:
a. tenaga administrasi; dan
b. tenaga ahli.
(2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal DPR.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus oleh alat kelengkapan DPR dan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
(4) Tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.
(5) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
(6) Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk 1 (satu) orang koordinator tenaga ahli oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan ditetapkan dalam rapat pleno alat kelengkapan DPR.
(7) Dengan terbentuknya Badan Keahlian DPR, tenaga ahli alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian pelaksanaan tugas dari Badan Keahlian DPR.

Bagian Kedua
Pimpinan
Paragraf 1
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 27

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara paket bersifat tetap selama 5 (lima) tahun dalam rapat paripurna DPR pada masa awal keanggotaan DPR.
(2) Paket bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Fraksi dan Anggota.
(3) Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(4) Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 28

(1) Tata cara pemilihan pimpinan DPR:
a. calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR;
b. setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR;
c. pimpinan sementara DPR mengumumkan nama paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR;
d. paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;
e. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara;
f. setiap Anggota memilih satu paket calon pimpinan DPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
g. paket calon pimpinan DPR yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR terpilih dalam rapat paripurna DPR;
h. dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan DPR, maka pimpinan sementara DPR langsung menetapkannya menjadi pimpinan DPR;
i. ketua dan wakil ketua DPR selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; dan
j. pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada huruf i memberikan kata sambutan yang berisi harapan yang akan diwujudkan dalam 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2) Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda.
(3) Pimpinan sementara DPR bertugas memimpin rapat paripurna DPR pertama kali untuk memilih pimpinan DPR.
(4) Pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(5) Penetapan pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.

Pasal 29

(1) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Bunyi sumpah/janji ketua/wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 30

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah:
a. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
b. dilakukan menurut agama, yakni:
1. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
2. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
3. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
4. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha; dan
5. diawali dengan ucapan “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah,” untuk penganut agama Khonghucu.
c. setelah pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji, diakhiri penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 31

(1) Pimpinan DPR bertugas:
a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan DPR;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
d. menjadi juru bicara DPR;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
h. mewakili DPR di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR;
k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu;
l. menindaklanjuti usulan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian; dan
m. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Anggota dalam rapat paripurna DPR.
(2) Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. menentukan kebijakan kerja sama antarparlemen berdasarkan hasil rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
g. mengadakan rapat pimpinan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
h. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
i. menetapkan pembentukan kaukus atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera atas usul Anggota dalam kerangka pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan;
j. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan; dan
k. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf j untuk persidangan Mahkamah Konstitusi kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR:
a. memimpin rapat paripurna DPR, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR;
b. memperhatikan kuorum rapat;
c. menyampaikan acara rapat;
d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
e. membacakan surat masuk;
f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat Anggota/Fraksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR:
a. mengadakan rapat pimpinan;
b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang;
c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya; dan
d. mengadakan pembagian tugas pada masa reses.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c:
a. ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai kebijakan DPR yang penting dan strategis;
b. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan DPR paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang, yaitu pada awal dan pada akhir masa sidang; dan
c. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR:
a. menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam masa sidang; dan
b. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan DPR atau Fraksi.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan DPR menindaklanjuti keputusan DPR sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi undangan lembaga negara lainnya, baik dalam upacara kenegaraan maupun dalam acara resmi lembaga negara.
(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR:
a. mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR; dan
b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan lembaga negara lainnya.
(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h, pimpinan DPR dapat:
a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan; dan/atau
b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
(9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR:
a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan
b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna DPR.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan DPR bertanggung jawab kepada rapat paripurna DPR.

Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan
Pasal 34

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

Pasal 35

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti sementara dari jabatannya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, anggota pimpinan lain menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.
(2) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR.

Pasal 36

Tata cara pemberhentian sementara anggota pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah:
a. pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang pimpinan DPR yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang;
b. pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan;
c. Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan verifikasi mengenai status pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk diambil keputusan;
d. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
e. keputusan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada partai politik pimpinan DPR yang bersangkutan melalui Fraksi masing-masing.

Pasal 37

Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota oleh partai politiknya;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD; atau
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a:
a. partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan DPR kepada pimpinan DPR yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;
b. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR; dan
c. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepada Presiden.

Pasal 39

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b:
28
a. pimpinan DPR yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR;
b. pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan DPR yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR;
c. paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR;
d. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan
e. paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

Pasal 40

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf f:
a. pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR;
b. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna DPR;
c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan atas pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan atas pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pimpinan DPR menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden; dan
e. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 41

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf g:
a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR;
b. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR;
c. keputusan pemberhentian harus disetujui dengan suara terbanyak dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; dan
d. paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 42

Penggantian pimpinan DPR yang ditarik oleh Fraksi harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR.

Paragraf 4
Pimpinan Sementara
Pasal 43

(1) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
(2) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda.
(3) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPR.
(4) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sidang DPR sampai dengan terbentuknya pimpinan definitif.

Pasal 44

(1) Dalam hal ketua sementara DPR berhalangan, pimpinan sementara DPR dilanjutkan oleh wakil ketua sementara DPR.
(2) Dalam hal ketua dan wakil ketua sementara DPR berhalangan secara bersamaan, pimpinan sementara DPR dilanjutkan oleh Anggota tertua dan termuda berikutnya dari Fraksi yang berbeda.

Pasal 45

Pimpinan sementara DPR menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan DPR yang telah ditetapkan dan telah mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 5
Penggantian Pimpinan
Pasal 46

(1) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPR secepatnya mengadakan penggantian.
(2) Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan, salah seorang pimpinan DPR meminta nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan melalui Fraksi.
(3) Pimpinan partai politik melalui Fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR.
(4) Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
(5) Setelah ditetapkan sebagai ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua dan/atau wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji.
(6) Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Paragraf 1

Penetapan Anggota dan Pimpinan
Pasal 47

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 48

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Ketua dan/atau sekretaris Fraksi, karena jabatannya, menjadi anggota Badan Musyawarah.
(6) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(7) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pasal 49

(1) Pimpinan DPR karena jabatannya menjadi pimpinan Badan Musyawarah.
(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili Fraksi.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 50

Badan Musyawarah bertugas:
a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya;
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
f. mengusulkan kepada rapat paripurna DPR mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna DPR kepada Badan Musyawarah.

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Badan Musyawarah:
a. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah;
b. menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah; dan
c. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan seluruh Anggota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPR.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan DPR dan/atau Fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, Badan Musyawarah dapat:
a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf e, Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan DPR masing-masing.

Paragraf 3
Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pasal 52

(1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.
(2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.
(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Pasal 53

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 54

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Pasal 55

(1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pasal 56

(1) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.
(2) Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.
(3) Komisi dapat membentuk subkomisi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup dan mitra kerja komisi.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 57

(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua komisi diusulkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan komisi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(8) Pimpinan rapat komisi mengumumkan nama paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
(9) Paket calon pimpinan komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota komisi memilih satu paket calon pimpinan komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat komisi.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan komisi, pimpinan rapat komisi langsung menetapkannya menjadi pimpinan komisi.
(14) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 58

(1) Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
(2) Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
e. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
f. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBN;
g. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan;
h. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
(3) Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
f. menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.
(4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan:
a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
b. konsultasi dengan DPD;
c. rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
f. kunjungan kerja;
g. rapat kerja gabungan; dan/atau
h. kunjungan kerja gabungan.
(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(7) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
(8) Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 59

(1) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diberlakukan ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.
(2) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), diberlakukan ketentuan mengenai tata cara penetapan APBN.
(3) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:
a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
b. mengadakan konsultasi dengan BPK;
c. mengadakan konsultasi dengan DPD;
d. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
e. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti;
g. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat apabila dipandang perlu dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf e atas persetujuan pimpinan DPR serta memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan; dan
h. mengadakan rapat gabungan komisi apabila terdapat masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi.
(4) Anggota atau sekelompok anggota komisi dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f atas persetujuan rapat komisi.
(5) Dalam hal pimpinan komisi berhalangan memimpin kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, kunjungan kerja dipimpin oleh salah seorang anggota komisi.

Pasal 60

(1) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2) Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak Anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

Pasal 61

(1) Komisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi demi kepentingan bangsa dan negara.
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi komisi, komisi dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota komisi mengajukan pertanyaan.
(4) Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota komisi mengajukan pertanyaan.
(5) Komisi dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi komisi.
(6) Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

Bagian Kelima
Badan Legislasi
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 62

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 63

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap masa sidang.
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 64

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(8) Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
(9) Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Legislasi, pimpinan rapat Badan Legislasi langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Legislasi.
(14) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 65

Badan Legislasi bertugas:
a. menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
b. mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas;
e. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
g. menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
i. melakukan sosialisasi Prolegnas; dan
j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 66

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.
(6) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 67

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 68

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran berdasarkan representasi Anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh Fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang, kecuali keanggotaan dari unsur pimpinan komisi dapat dilakukan penggantian oleh komisi yang bersangkutan.
(3) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah Anggota dan usulan Fraksi.
(4) Anggota dari tiap-tiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas salah satu pimpinan komisi dan anggota komisi.
(5) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(7) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggaran kepada komisi sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(8) Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh komisinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisinya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 69

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(8) Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
(9) Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Anggaran, pimpinan rapat Badan Anggaran langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran.
(14) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 70

(1) Badan Anggaran bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi melalui rapat komisi.

Pasal 71

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, Badan Anggaran bersama Pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(3) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama Pemerintah.
(4) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai tata cara penetapan APBN.

Bagian Ketujuh
Badan Kerjasama Antar-Parlemen
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 72

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 73

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
(3) Keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh Fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang.
(4) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(6) Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(7) Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 74

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(8) Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
(9) Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon pimpinan BKSAP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menetapkannya menjadi pimpinan BKSAP.
(14) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 75

BKSAP bertugas:
a. mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

Pasal 76

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, BKSAP:
a. menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen international, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
b. melakukan kajian serta menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;
c. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
d. mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan;
e. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;
f. memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau
g. mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, BKSAP:
a. menetapkan alat kelengkapan DPR yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan
b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR, baik secara langsung maupun tertulis.

Pasal 77

(1) BKSAP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat membentuk panitia kerja.
(2) BKSAP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DPR.
(3) Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.
(4) BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan
Mahkamah Kehormatan Dewan
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 78

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 79

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua Fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Fraksi mengusulkan nama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Penggantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 80

(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 2 (dua) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(8) Pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan mengumumkan nama paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(9) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan memilih satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menetapkannya menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(14) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pembentukan Panel
Pasal 81

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan membentuk panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.
(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(3) Anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
(4) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(5) Anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan praktisi hukum.
(6) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menerima usulan bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
(7) Bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan.
(8) Pembentukan panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap Anggota.

Pasal 82

(1) Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2) Panel melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat.
(3) Panel melakukan persidangan secara tertutup.
(4) Panel berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.
(5) Panel dalam penetapan putusannya berbunyi;
a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
(6) Putusan panel disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
(7) Panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 83

Syarat menjadi anggota panel yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) adalah:
a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
b. memiliki kredibilitas dan integritas;
c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan paling rendah magister; dan
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 84

Tata cara rekrutmen anggota panel yang mewakili unsur masyarakat adalah:
a. Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal rekrutmen anggota panel paling sedikit di 3 (tiga) media cetak nasional dan Televisi Republik Indonesia dalam 1 (satu) Hari;
b. penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari;
c. bakal calon anggota panel yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan menyiapkan syarat administrasi berupa: kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup, dan visi misinya secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) halaman; dan
d. Mahkamah Kehormatan Dewan menerima berkas administrasi bakal calon anggota panel untuk dilakukan seleksi.

Pasal 85

Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota panel yang mewakili unsur masyarakat melalui:
a. seleksi yang dilakukan terhadap rekam jejak dan visi misi yang disampaikan oleh bakal calon anggota panel paling lama 2 (dua) Hari;
b. Mahkamah Kehormatan Dewan yang dapat meminta keterangan terhadap pihak-pihak terkait berkenaan dengan rekam jejak bakal calon anggota panel; dan
c. Mahkamah Kehormatan Dewan yang melakukan rapat pleno untuk menetapkan 4 (empat) orang bakal calon anggota panel.

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 86

Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bagian Kesembilan
Badan Urusan Rumah Tangga
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 87

Badan Urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 88

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan Fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota setiap Fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada permulaan tahun sidang.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5) Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan unsur pimpinan Fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 89

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.
(5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BURT yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(8) Pimpinan rapat BURT mengumumkan nama paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
(9) Paket calon pimpinan BURT dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BURT.
(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BURT dipilih dengan pemungutan suara.
(11) Setiap anggota BURT memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(12) Paket calon pimpinan BURT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BURT.
(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkannya menjadi pimpinan BURT.
(14) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 90

BURT bertugas:
a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk dilaksanakan;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan Fraksi;
c. dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT memperhatikan geografis daerah pemilihan Anggota;
d. dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama;
e. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
f. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
g. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran tahunan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan;
h. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu; dan
i. mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja Anggota atau sekelompok anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

Pasal 91

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, BURT:
a. menetapkan arah, kebijakan umum, dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan DPR sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
b. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR;
c. dapat mengundang unsur pimpinan Fraksi untuk membicarakan usulan anggaran Fraksi yang disampaikan melalui Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Sekretariat Jenderal DPR;
e. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR; dan
f. menyampaikan usulan pagu anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Badan Anggaran untuk mendapatkan masukan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, BURT:
a. menyusun rencana strategis DPR untuk 1 (satu) masa keanggotaan;
b. menyusun peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran; dan
c. menyusun arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR setiap tahun.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, BURT:
a. menyusun pedoman koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR, DPD, dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR; dan
b. mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, BURT:
a. menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
b. mengadakan rapat dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan;
c. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; dan
d. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap Anggota secara tertulis atau melalui rapat paripurna DPR.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h, BURT menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna DPR yang khusus.

Pasal 92

(1) Sebelum rencana kerja dan anggaran disahkan dalam rapat paripurna DPR, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rencana kerja dan anggaran DPR.
(2) BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Panitia Khusus
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 93

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Pasal 94

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
(2) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
(3) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(5) Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 95

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
(4) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan panitia khusus yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan panitia khusus dalam rapat panitia khusus.
(6) Pimpinan rapat panitia khusus mengumumkan nama paket calon pimpinan panitia khusus dalam rapat panitia khusus.
(7) Paket calon pimpinan panitia khusus dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat panitia khusus.
(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, paket calon pimpinan panitia khusus dipilih dengan pemungutan suara.
(9) Setiap anggota panitia khusus memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(10) Paket calon pimpinan panitia khusus yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat panitia khusus.
(11) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan panitia khusus, pimpinan rapat panitia khusus langsung menetapkannya menjadi pimpinan panitia khusus.
(12) Pimpinan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 96

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 97

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), panitia khusus dapat melakukan:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja;
c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
d. rapat tim sinkronisasi.
(2) Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

Bagian Kesebelas
Panitia Kerja atau Tim
Paragraf 1
Panitia Kerja
Pasal 98

Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja.

Pasal 99

(1) Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
(2) Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(3) Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPR.

Pasal 100

(1) Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
(3) Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
(4) Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
(5) Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(6) Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Paragraf 2
Tim
Pasal 101

(1) Pimpinan DPR dapat membentuk tim.
(2) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPR.
(4) Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

Pasal 102

(1) Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
(3) Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.
(4) Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR dan selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna DPR.
(5) Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(6) Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.

BAB VI
TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 103

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
(3) Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
(4) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
(5) Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(6) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
a. APBN;
b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pasal 104

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
(2) Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

Pasal 105

(1) Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
(2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Prolegnas
Paragraf 1
Penyusunan dan Penetapan
Pasal 106

(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR, Pemerintah, dan DPD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
70

Pasal 107

(1) Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.
(2) Usulan dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota.
(3) Badan Legislasi meminta usulan dari Fraksi atau komisi paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Fraksi, atau komisi, paling lambat 20 (dua puluh) Hari dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(5) Usulan dari Fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan Fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi.
(6) Usulan dari komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 2 (dua) usulan rancangan undang-undang dalam (1) satu tahun.
(7) Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.
(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat:
a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan serta arah pengaturan.
(9) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk menjadi bahan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 108

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan Fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat.

Pasal 109

(1) Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan DPD dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum guna menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.
(2) Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Prolegnas 5 (lima) tahunan; dan
b. Prolegnas prioritas tahunan.
(4) Penyusunan dan penetapan Prolegnas 5 (lima) tahunan dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas pada 1 (satu) periode masa keanggotaan.
(5) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
(6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas 5 (lima) tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang APBN.
(7) Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
a. rapat kerja; dan/atau
b. rapat panitia kerja.
(8) Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah undang-undang lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah; dan
h. aspirasi masyarakat.
(9) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan:
a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau
c. tersusunnya naskah akademik.
(10) Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi, DPD, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
(11) Di luar daftar rancangan undang-undang dalam daftar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang.
(12) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan DPR.
(13) Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 110

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (12) disampaikan kepada Presiden, DPD, dan masyarakat.
(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
a. Badan Legislasi kepada Anggota, Fraksi, komisi, dan masyarakat;
b. Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada instansi Pemerintah dan masyarakat.
(3) Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Paragraf 3
Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas
Pasal 111

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disertai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:
a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.
(2) Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.
(3) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
d. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Pasal 112

(1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebagai usul inisiatif.
(2) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih.
(3) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Anggota lain dengan membubuhkan tanda tangan.
(4) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi.

Pasal 113

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 114

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 115

(1) Anggota, komisi, dan gabungan komisi dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.
(2) Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi dapat disertai naskah akademik.
(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
Judul
Bab I Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Identifikasi Masalah
c. Tujuan dan Kegunaan
d. Metode Penelitian
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang
Bab VI Penutup
(4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran draf awal rancangan undang-undang.

Pasal 116

(1) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komisi atau gabungan komisi dapat membentuk panitia kerja.
(2) Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
(3) Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(4) Anggota, komisi, atau gabungan komisi dalam penyusunan rancangan undang-undang dibantu oleh Badan Keahlian DPR.

Pasal 117

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.
Bagian Keempat
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Undang-Undang

Pasal 118

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi.
(2) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 20 (dua puluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
(3) Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada masa reses, 20 (dua puluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

Pasal 120

(1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
(2) Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Badan Legislasi membahas permasalahan tersebut dengan mengundang pengusul.
(3) Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh komisi atau gabungan komisi, pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau Anggota.
(4) Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh Anggota, pengusul diwakili oleh paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 121

(1) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam panitia kerja gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
(2) Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
(4) Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang rancangan undang-undang.
(5) Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan 1 (satu) orang yang mewakili pengusul.

Pasal 122

Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

Bagian Kelima
Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD
Pasal 123

(1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.
(4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.
(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.

Bagian Keenam
Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang
Pasal 124

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. persetujuan tanpa perubahan;
b. persetujuan dengan perubahan; atau
c. penolakan.
(3) Rapat paripurna DPR dengan tegas mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.
(4) Dalam pendapat Fraksi secara tegas dinyatakan persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam hal pendapat Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang langsung disampaikan kepada Presiden.
(6) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
(7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang.
(8) Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.
(9) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.

Pasal 125

(1) Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
(2) Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 126

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) didasarkan atas pertimbangan usul rancangan undang-undang dan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup komisi.
(2) Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komisi atau gabungan komisi sebagai pengusul rancangan undang-undang.
(3) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut.
(4) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi.
(5) Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.

Pasal 127

(1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan undang-undang berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.
(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari masa sidang.
(4) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan rancangan undang-undang belum selesai, rancangan undang-undang hasil keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 128

Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 129

(1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus menyampaikan rancangan undang-undang hasil penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR.
(2) Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

Pasal 130

(1) Paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterima surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Paragraf 1
Umum
Pasal 131

(1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan.
(2) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
(3) Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden; dan
b. Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
(4) Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membahas rancangan undang-undang tentang APBN.

Pasal 132

(1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah.
(2) Penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan:
a. pengusul rancangan undang-undang;
b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;
c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
d. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi.

Pasal 133

(1) Komisi atau gabungan komisi sebagai pengusul rancangan undang-undang diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang.
(2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan undang-undang.

Pasal 134

(1) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
(2) Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus dengan ketentuan:
a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
b. komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.
(3) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
(5) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
(6) Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tetap berlaku terhadap Badan Legislasi.

Pasal 135

(1) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukan pengusul atau panitia khusus, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang undang.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah, atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 136

(1) Pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah ditugaskan paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
b. pembentukan pengadilan tinggi;
c. ratifikasi perjanjian internasional;
d. rancangan undang-undang paket; dan
e. rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
(2) Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi mendapat penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.

Pasal 137

Setiap Anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
b. pembentukan pengadilan tinggi;
c. ratifikasi perjanjian internasional; dan
d. rancangan undang-undang paket.

Pasal 138

(1) Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;
c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan
d. pengambilan keputusan.
(2) Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Anggaran.
(3) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(4) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
d. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
e. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(5) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau
e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.
(6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh:
a. Fraksi;
b. DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
c. Presiden.
(7) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.
(8) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 139

Dalam pembahasan rancangan undang-undang komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh Badan Keahlian DPR.

Pasal 140

(1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dilakukan dalam:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja;
c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
d. rapat tim sinkronisasi.
(2) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

Paragraf 2
Rapat Kerja
Pasal 141

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah.

Pasal 142

(1) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan menteri apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR dan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan Fraksi/Anggota apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden dan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(3) DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan Fraksi/Anggota atau menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD.
(4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta Fraksi atau Anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau tanggapan.

Pasal 143

(1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
(3) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Badan Legislasi.
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas oleh periode DPR sebelumnya.
(5) Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali.

Pasal 144

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:
a. daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;
c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau
d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.
(2) Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
(3) Dalam daftar inventarisasi masalah Fraksi terdapat kolom masalah yang kosong, rumusan yang digunakan adalah yang sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
(4) Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar daftar inventarisasi masalah apabila diajukan oleh Anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat.
(5) Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja.

Pasal 145

(1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat meminta menteri yang mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
(2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah.
(3) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran.
(5) Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
a. urgensi;
b. kemanfaatan; dan
c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang.

Paragraf 3
Panitia Kerja
Pasal 146

(1) Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
(2) Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran.
(3) Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(4) Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
(5) Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
(6) Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
(7) Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran.

Paragraf 4
Tim Perumus dan Tim Kecil
Pasal 147

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Pasal 148

(1) Tim kecil bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(2) Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
(3) Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Paragraf 5
Tim Sinkronisasi
Pasal 149

(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.
(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.
(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Paragraf 6
Pengambilan Keputusan
Pasal 150

(1) Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
(3) Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
(4) Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 151

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:
a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran;
b. laporan panita kerja;
c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;
d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;
e. penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
f. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

Pasal 152

(1) Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
(4) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
(5) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

Paragraf 7
Kuasa DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi
Pasal 153

(1) Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kuasa DPR untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.
(2) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang sudah tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.
(3) Dalam hal tertentu, DPR dapat memanggil setiap orang yang terlibat dalam penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang yang diuji untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 154

(1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
(2) Rancangan rencana kerja pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.
(3) Rencana kerja pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Bagian Kedua
Pembicaraan Pendahuluan

Pasal 155

(1) Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR, yang meliputi:
a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
c. perincian unit organisasi, fungsi, dan program.
(2) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya pada rapat paripurna DPR.
(3) Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rapat paripurna DPR dilakukan 1 (satu) Hari sebelumnya.
(4) Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.
(5) Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPR.
(6) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tersebut.
(7) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.
(8) Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
(9) Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rapat paripurna DPR.
(10) Pengaturan jadwal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasan pembicaraan pendahuluan dan sesuai dengan jadwal persidangan.
(11) Pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN paling lambat selesai pada bulan Juli.

Bagian Ketiga
Pembahasan dan Penetapan
Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 156

(1) Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
(2) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
(3) Pemandangan umum Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
(4) Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 157

(1) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
(2) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada pimpinan DPD.
(3) DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
(4) Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD.

Pasal 158

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan
hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis; dan
b. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Undang Undang tentang APBN diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemandangan umum Fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga.
(2) Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, komisi bersama mitra kerjanya membahas alokasi anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan.
(4) Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:
a. pengantar ketua Badan Anggaran;
b. laporan panita kerja;
c. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
d. pendapat mini sebagai sikap akhir Fraksi;
e. pendapat Pemerintah;
f. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
g. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir Fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
(6) Hasil penetapan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perencanaan anggaran kementerian/lembaga.

Bagian Keempat Dana Transfer Daerah
Pasal 159

(1) Badan Anggaran membahas dana alokasi umum dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
(2) Badan Anggaran menerima usulan program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi terkait.
(3) Badan Anggaran menerima, membahas, dan mengintegrasikan usulan Anggota berdasarkan aspirasi daerah pemilihan kepada komisi terkait.
(4) Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan sinkronisasi dan penetapan atas usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selanjutnya hasil penetapan tersebut disampaikan kepada komisi terkait sesuai dengan prioritas program dana transfer daerah.
Bagian Kelima
Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 160

(1) Pembahasan terhadap perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan Pemerintah paling lama 1 (satu) bulan
100
dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
(2) Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4).
(3) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPR.
(4) Untuk acara rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 158 ayat (5).

Bagian Keenam
Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 161

(1) Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna DPR kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.
(3) Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR.
(4) BPK menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat pada rapat paripurna DPR.
(5) Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pemandangan umum Fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah, serta laporan keuangan pemerintahan pusat.
101
(6) Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah disampaikan oleh BPK ke DPR.
(7) Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4).
(9) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPR.
(10) Untuk acara rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 158 ayat (5).

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 162

(1) DPR mempunyai fungsi pengawasan.
(2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan undang-undang;
b. pelaksanaan keuangan negara; dan
c. kebijakan Pemerintah.

Pasal 163

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak DPR.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pengawasan komisi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR.
102
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
a. pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK;
b. hasil pemeriksaan semester BPK;
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK;
d. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK;
e. hasil pengawasan DPD; dan/atau
f. pengaduan masyarakat.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR.
(5) Dalam melaksanakan pengawasan, DPR dapat melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai konsultasi dan koordinasi sesama lembaga negara.

BAB IX
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 164

(1) DPR mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi
Pasal 165

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah; dan
b. alasan permintaan keterangan.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 166

(1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
(2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
(3) Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul interpelasinya secara ringkas.
(4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 167

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya.
(2) Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.
(3) Terhadap keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
(4) Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden memberikan jawabannya.

Pasal 168

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4).
(2) Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
(3) Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.
(4) Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.
(5) Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
(6) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna DPR.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket
Pasal 169

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 170

(1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul hak angket secara ringkas.
(4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.
(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 171

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
108
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 172

(1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.
(2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 173

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3), selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.
(3) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi panggilan panitia angket.
(4) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran DPR.

Pasal 174

(1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan panitia angket.
(3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas permintaan panitia khusus.
(7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

(1) Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
(3) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
(4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.
(6) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

(1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
(2) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua Anggota.
(3) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panita angket.
(4) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi.

Pasal 177

(1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
(2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.
(5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 178

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 179

(1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.
(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas.
(4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan kepada semua Anggota.
(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 180

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur Fraksi dengan keputusan DPR.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan dengan Presiden.
(5) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dapat menugasi menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya.
(6) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 181

(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia khusus.
(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus.

Pasal 182

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.
(2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
(3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.
(5) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 183

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan.

BAB X
TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu
Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang
Pasal 184

(1) Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.
(2) Anggota mengajukan rencana anggaran usul rancangan undang-undang melalui Fraksi untuk disampaikan kepada BURT.
(3) BURT berkewajiban menindaklanjuti dan memperjuangkan ketersediaan anggaran terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota.
(4) Dalam mempersiapkan rancangan undang-undang, Anggota dapat meminta dukungan dari Badan Keahlian DPR.
(5) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran penyusunan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

(1) Rancangan undang-undang yang telah disusun oleh Anggota disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
(2) Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis ketentuan pengajuan rancangan undang-undang usul komisi dan gabungan komisi.

Bagian Kedua
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 186

(1) Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan pejabat pemerintahan terkait kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang.
(2) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan Anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
(3) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan dijawab secara langsung oleh Presiden kepada Anggota yang bersangkutan secara interaktif.
(4) Anggota dapat menggunakan hak bertanya secara tertulis kepada Presiden dan Presiden menjawab langsung kepada Anggota yang bersangkutan secara tertulis.
(5) Dalam hal pertanyaan secara lisan disampaikan oleh Anggota secara langsung kepada Presiden melalui rapat kerja dengan anggota kabinet, Presiden menjawab secara langsung kepada Anggota yang bersangkutan dalam rapat DPR melalui anggota kabinet terkait.
(6) Dalam hal terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera, Anggota dapat membentuk kaukus dalam rangka melaksanakan hak mengajukan pertanyaan.
(7) Kaukus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Pimpinan DPR untuk ditetapkan sebagai kaukus DPR.

Pasal 187

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada Anggota dalam rapat paripurna DPR.
(2) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
(3) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, Badan Musyawarah menentukan jadwal rapat paripurna DPR untuk mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penyampaian jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diwakilkan kepada menteri/pejabat terkait.
(5) Dalam hal Anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Presiden, Anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.
(6) Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan Anggota, Anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.
(7) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengambil kesimpulan atas jawaban Presiden apakah DPR dapat menerima atau tidak menerima yang kemudian dapat dilanjutkan menjadi pelaksanaan hak DPR.

Bagian Ketiga
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 188

(1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
(2) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, Anggota mendaftar pada ketua rapat.
(3) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota yang datang lebih awal.
(4) Terhadap Anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak dapat digunakan.
(5) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
(6) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
(7) Dalam hal Anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
(8) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
(9) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta Anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
(10) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah Anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila Anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 189

(1) Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPR ini.

Bagian Kelima
Hak Membela Diri
Pasal 190

(1) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Pembelaan disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain dan tidak dapat didampingi pengacara.
(3) Teradu berhak memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.
(4) Teradu berhak menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli yang meringankan.
(5) Teradu berhak menghadirkan bukti untuk membela diri.
(6) Teradu berhak untuk diberi waktu untuk menyiapkan pembelaan diri.

Bagian Keenam
Hak Imunitas
Pasal 191

(1) Anggota mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(3) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.
(4) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(7) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut diterima.
(8) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Bagian Ketujuh
Hak Protokoler
Pasal 192

(1) Pimpinan dan Anggota mempunyai hak protokoler.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Selain hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Anggota mendapat fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus.
(4) Sekretariat Jenderal DPR harus memfasilitasi untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan
Hak Keuangan dan Hak Administratif
Pasal 193

(1) Pimpinan dan Anggota mempunyai hak keuangan dan hak administratif.
(2) Hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Pengawasan
Pasal 194

(1) Setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan.
(2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak:
a. meminta data dan informasi mengenai pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
b. mengadakan kunjungan lapangan; dan
c. menyampaikan hasil pengawasan kepada publik.
(3) Kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis melalui komisi terkait mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN ditetapkan di rapat paripurna DPR.
(4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.
(5) Hasil pengawasan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan di dalam rapat komisi dengan mitra kerja.
(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Anggota.
(7) Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan daerah pemilihannya.
(8) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, diserahkan kepada komisi terkait, instansi Pemerintah, dan pihak lain.
(9) Kunjungan spesifik dan inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak dan/atau kejadian luar biasa di daerah pemilihan dan/atau provinsi asal Anggota yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan
Pasal 195

(1) Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
(2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.
(3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
(4) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap daerah pemilihannya selama 1 (satu) menit atau setara 1 (satu) lembar kertas A4 pada setiap rapat paripurna DPR.
(5) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, Anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR.
(6) Pimpinan DPR meneruskan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.
(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.
(8) Badan Anggaran menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada komisi terkait dan selanjutnya komisi terkait memberitahukan kepada Anggota yang mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya.
(9) Anggota yang bersangkutan memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kesebelas
Hak Melakukan Sosialisasi Undang-Undang
Pasal 196

(1) Anggota berhak melakukan sosialisasi undang-undang.
(2) Sosialisasi undang-undang dilakukan pada masa reses, terutama di daerah pemilihan dan juga dapat dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia.
(3) Sosialisasi undang-undang adalah kegiatan menjelaskan program legislasi nasional, pembentukan undang-undang baru, dan implementasinya serta menerima tanggapan masyarakat.
(4) Pelaksanaan sosialisasi undang-undang difasilitasi oleh Sektetariat Jenderal DPR RI.

BAB XI
MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN
Pasal 197

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau Anggota dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
(4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

BAB XII
MENGAJUKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN, ATAU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/KONSULTASI, BERDASARKAN MUFAKAT
Bagian Kesatu
Mengajukan, Memberikan Persetujuan, atau Memberikan Pertimbangan atas Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 198

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
(2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:
a. penelitian administrasi
b. penyampaian visi dan misi;
c. uji kelayakan (fit and proper test);
d. penentuan urutan calon; dan/atau
e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh undang-undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

Pasal 199

(1) Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 200

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/konsultasi tersebut diberikan oleh pimpinan DPR bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Bagian Kedua
Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat
Pasal 201

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut:
a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;
b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dalam konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia; dan
c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

Pasal 202

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa reses dilakukan sebagai berikut:
a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR segera disampaikan kepada pimpinan Fraksi secara rahasia;
b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia;
c. hasil pembahasan konsultasi segera disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan
d. dalam rapat paripurna DPR pada masa sidang berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan duta besar negera sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim.

Pasal 203

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:
a. surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
b. rapat paripurna DPR tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia;
c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan
d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Bagian Ketiga
Memberikan Persetujuan terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang Berakibat Luas dan Mendasar bagi Kehidupan Rakyat
Pasal 204

(1) DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) DPR memberikan rekomendasi atas konsultasi terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Pasal 205

(1) Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.
(3) Badan Musyawarah menugasi komisi terkait membahas pemindahan aset dengan Pemerintah.
(4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

Pasal 206

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.
(3) Badan Musyawarah menugasi komisi terkait untuk membahas pemberian persetujuan terhadap perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.
(4) Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat
Pemilihan Anggota BPK
Pasal 207

(1) DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
(2) Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Pasal 208

(1) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) atas calon anggota BPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
(2) Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR.

Pasal 209

(1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK.
(3) Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.
(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna DPR, pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR.

BAB XIII
REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Representasi Rakyat
Pasal 210

(1) Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
(2) Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan, antara lain, melalui kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
(3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna DPR. (4) Dalam pembukaan ruang partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota dapat membuat Rumah Aspirasi.

Pasal 211

(1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota.
(2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses; dan
b. kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR.
(3) Kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri:
a. 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; dan
b. 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
(4) Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(5) Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.
(6) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing.
(7) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.
(8) Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada:
a. rapat paripurna DPR; dan
b. komisi terkait.
(10) Usulan program yang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.
(11) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan.

Pasal 212

(1) Hasil kunjungan kerja dapat disampaikan sebagai usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna DPR.
(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kunjungan kerja ke daerah pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 213

(1) Dalam menjalankan fungsi rumah aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4), Anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi.
(2) Rumah aspirasi didukung oleh anggaran yang dibebankan pada anggaran DPR.
(3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran DPR.

Pasal 214

Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya.
Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 215

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:
a. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
c. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
d. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
e. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 216

(1) Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, masukan disampaikan kepada Anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPR.
(2) Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.
(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang atau melaksanakan kebijakan pemerintah.
(4) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR, masukan diteruskan kepada pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 217

(1) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
(2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, atau pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.
(4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dipersiapkan.

Pasal 218

Pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217 menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut atas masukan kepada masyarakat melalui surat atau media elektronik.

BAB XIV
PERAN DIPLOMASI DPR
Pasal 219

(1) DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
(3) Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota berhak mendapatkan hak protokoler diplomatik, paspor, dan visa diplomatik.
(4) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.

BAB XV
KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA NEGARA
Pasal 220

(1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dan lembaga negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
a. pertemuan antara pimpinan DPR dan Presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK berdasarkan keputusan DPR;
b. pertemuan antara pimpinan DPR bersama unsur pimpinan Fraksi DPR dan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK;
c. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK; atau
d. pertemuan antara alat kelengkapan DPR dan jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, atau BPK.
(2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR, unsur pimpinan Fraksi, dan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR terkait dengan Presiden dilakukan secara berkala atau dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala.
(4) Pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembaga negara tertentu yang lain.
(5) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
(7) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan rapat paripurna DPR.

BAB XVI
TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 221

(1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

Bagian Kedua
Persidangan
Pasal 222

(1) Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN.
(2) Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi.

Pasal 223

(1) Sebelum pembukaan tahun sidang, Anggota dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian selama 5 (lima) tahun.
(2) Sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali penyelenggaraannya oleh DPR.
(3) Pimpinan sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bergantian sesuai dengan penyelenggara sidang.

Pasal 224

(1) Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para Anggota sebelum acara dimulai.
(2) Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidato kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 225

(1) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pertama dari suatu masa sidang.
(2) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR terakhir dari suatu masa sidang.
(3) Pimpinan DPR menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPR selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
(4) Pimpinan DPR menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
(5) Pidato pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun oleh pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada Anggota pada saat akan dibacakan.

Bagian Ketiga
Rapat
Paragraf 1
Umum
Pasal 226

(1) Waktu rapat DPR adalah:
a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
(2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
(3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR.

Paragraf 2
Jenis Rapat
Pasal 227

Jenis rapat DPR adalah:
a. rapat paripurna;
b. rapat paripurna luar biasa;
c. rapat pimpinan DPR;
d. rapat konsultasi;
e. rapat Badan Musyawarah;
f. rapat komisi;
g. rapat gabungan komisi;
h. rapat Badan Legislasi;
i. rapat Badan Anggaran;
j. rapat BURT;
k. rapat BKSAP;
l. rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;
m. rapat panitia khusus;
n. rapat panitia kerja;
o. rapat tim;
p. rapat kerja;
q. rapat dengar pendapat;
r. rapat dengar pendapat umum; dan
s. rapat Fraksi.

Pasal 228

(1) Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR.
(2) Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3) Setiap rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.
(4) Selama penyelenggaraan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain.
(5) Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

Pasal 229

(1) Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh:
a. Presiden;
b. pimpinan alat kelengkapan DPR;
c. pimpinan Fraksi; atau
d. Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah atau rapat konsultasi.
(3) Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri rapat paripurna luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 230

Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

Pasal 231

(1) Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh ketua DPR.
(2) Dalam keadaan mendesak, apabila ketua DPR berhalangan hadir, rapat pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPR yang ditunjuk oleh ketua DPR.

Pasal 232

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Pasal 233

(1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah.
(2) Rapat Badan Musyawarah dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 234

(1) Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
(2) Rapat komisi dipimpin oleh pimpinan komisi dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan komisi.
(3) Rapat pimpinan komisi adalah rapat pimpinan komisi yang dipimpin oleh ketua komisi atau salah seorang wakil ketua komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi.

Pasal 235

(1) Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.
(2) Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bersangkutan.
(3) Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dari pimpinan komisi tersebut dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
(5) Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komisi diatur sendiri oleh pimpinan gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.
(6) Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi ada anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir, anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir tersebut dapat digantikan oleh anggota pimpinan komisi yang bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan komisi tersebut.
(7) Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.
(8) Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 236

(1) Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi.
(2) Rapat Badan Legislasi dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Legislasi.
(3) Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang wakil ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh ketua Badan Legislasi.

Pasal 237

(1) Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran.
(2) Rapat Badan Anggaran dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Anggaran.
(3) Rapat pimpinan Badan Anggaran adalah rapat pimpinan Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua Badan Anggaran atau salah seorang wakil ketua Badan Anggaran yang ditunjuk oleh ketua Badan Anggaran.

Pasal 238

(1) Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.
(2) Rapat BURT dipimpin oleh pimpinan BURT dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BURT.
(3) Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh ketua BURT atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjuk oleh ketua BURT.

Pasal 239

(1) Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP.
(2) Rapat BKSAP dipimpin oleh pimpinan BKSAP dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BKSAP.
(3) Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh ketua BKSAP atau oleh salah seorang wakil ketua BKSAP yang ditunjuk oleh ketua BKSAP.

Pasal 240

(1) Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dan
(3) dihadiri oleh semua pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(4) Rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau salah seorang wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal 241

(1) Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia khusus.
(2) Rapat panitia khusus dipimpin oleh pimpinan panitia khusus dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan panitia khusus.
(3) Rapat pimpinan panitia khusus adalah rapat pimpinan panitia khusus yang dipimpin oleh ketua panitia khusus atau salah seorang wakil ketua panitia khusus yang ditunjuk oleh ketua panitia khusus.

Pasal 242

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim.

Pasal 243

(1) Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya atau dengan alat kelengkapan DPD atas undangan pimpinan DPR yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.
(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberi waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 244

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan pejabat Pemerintah setingkat eselon I yang membidangi tugas untuk mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

Pasal 245

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

Paragraf 3
Sifat Rapat
Pasal 246

(1) Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.
(2) Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
(3) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 247

(1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh Anggota atau oleh salah satu Fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.
(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, Fraksi, dan/atau Pemerintah untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak.
(4) Apabila rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

Pasal 248

(1) Rapat tertutup dapat dinyatakan bersifat rahasia.
(2) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia dilarang diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik.
(3) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
(4) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat atau Anggota maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Paragraf 4
Tata Cara Rapat
Pasal 249

(1) Untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
(2) Kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.
(3) Ketidakhadiran Anggota dalam rapat diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan dan disampaikan kepada sekretariat.
(4) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 250

Kehadiran Anggota dilaporkan oleh sekretariat alat kelengkapan secara periodik kepada pimpinan Fraksi.

Pasal 251

(1) Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
(3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
(5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Pasal 252

(1) Setelah rapat dibuka, ketua rapat menyatakan rapat terbuka atau tertutup dan selanjutnya dapat meminta kepada sekretaris rapat untuk memberitahukan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.
(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 253

(1) Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2) Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 telah berakhir.
(3) Ketua rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
(4) Ketua rapat menyampaikan hasil rapat kepada publik melalui pers/media massa.

Pasal 254

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya dan apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 255

Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum.

Pasal 256

(1) Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum memberikan jawaban atau penjelasan atas materi yang akan dibicarakan dalam rapat paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari rapat.
(2) Sebelum dilaksanakannya rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum setiap Anggota dapat menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah dan/atau pihak yang diundang.
(3) Pertanyaan Anggota tersebut disampaikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari sebelum jadwal rapat melalui sekretariat komisi atau sekretariat alat kelengkapan DPR.
(4) Pemerintah dan/atau pihak yang ditanya wajib menyampaikan jawaban tertulis pada saat rapat dilaksanakan.
(5) Apabila pada saat rapat dilaksanakan, jawaban tertulis tidak disampaikan, Anggota yang mengajukan pertanyaan tersebut berhak meminta penjelasan atau jawaban dalam rapat.
(6) Dalam rapat komisi dan alat kelengkapan DPR, setiap Anggota dalam mengajukan pertanyaan dan/atau klarifikasi terhadap jawaban pemerintah dan/atau pihak yang ditanya berhak meminta jawaban secara langsung secara interaktif dan/atau tertulis.

Pasal 257

Setiap Anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 (tiga) menit dan 5 (lima) menit bagi juru bicara.

Paragraf 5
Tata Cara Mengikuti Rapat
Pasal 258

Dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang dilarang untuk:
a. makan;
b. merokok; dan/atau
c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

Pasal 259

Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan resmi.

Pasal 260

Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota dilarang membawa senjata api.

Paragraf 6
Tata Cara Mengubah Acara Rapat
Pasal 261

(1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
(3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 262

(1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden/menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.
(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7
Tata Cara Permusyawaratan
Pasal 263

(1) Ketua rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
(2) Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
(3) Dalam hal ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.
(4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota sebagaimana dimsksud pada ayat (3) berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota.

Pasal 264

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat ketua rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 265

(1) Giliran berbicara diatur oleh ketua rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua rapat.
(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan ketua rapat.
(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 266

(1) Ketua rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257.
(2) Ketua rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 267

(1) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2) Ketua rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.
(5) Ketua rapat berhak menghentikan pembicaraan dari anggota yang melakukan interupsi terhadap anggota lain apabila interupsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), kecuali anggota yang diinterupsi tersebut melanggar tata tertib rapat.

Pasal 268

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1).
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 269

(1) Ketua rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2) Ketua rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
(3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan ketua rapat, kata yang tidak layak pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 270

(1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, ketua rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, ketua rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
(3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
(4) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 271

(1) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269.
(2) Dalam hal kejadian luar biasa, ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
(3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 8
Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat
Pasal 272

(1) Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.
(2) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
a. jenis dan sifat rapat;
b. hari dan tanggal rapat;
c. tempat rapat;
d. acara rapat;
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. ketua dan sekretaris rapat;
g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.
(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 273

(1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
(2) Risalah rapat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.
(3) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi.
(4) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Pasal 274

(1) Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, dan rapat panitia khusus dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.
(2) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2).
(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 275

(1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) selesai.
(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu empat hari sejak catatan rapat sementara tersebut diterima dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 276

(1) Risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 9
Undangan, Peninjau, dan Wartawan
Pasal 277

(1) Undangan adalah:
a. mereka yang bukan anggota yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR; dan
b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan pimpinan DPR selain anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan pimpinan DPR dengan sepengetahuan dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
(5) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
(6) Peninjau mendaftarkan kehadiran dalam rapat DPR melalui saluran elektronik yang tersedia.
(7) Peninjau membawa notifikasi pendaftaran kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk cetakan atau elektronik.
(8) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
(9) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 278

(1) Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) tetap dipatuhi.
(2) Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
(3) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XVII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 279

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 280

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 281

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 282

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 283

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan pemilihan pimpinan secara paket.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 284

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.
(2) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
(3) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
(4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 285

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
(3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
(4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
(5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

Pasal 286

(1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
(2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
(3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 287

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XVIII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 288

(1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai Anggota.
(3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 289

(1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
(3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 290

(1) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) berupa:
a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.
(2) Ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal 291

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288.

BAB XIX
KODE ETIK
Pasal 292

(1) DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
(2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR tentang Kode Etik

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 293

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Anggota tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(3) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Anggota:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
(4) Setelah pemanggilan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, pemanggilan dan permintaan keterangan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(5) Selama Anggota menjalani penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap menerima hak keuangan dan hak administratif sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XXI
SISTEM PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 294

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR.
(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal
Pasal 295

(1) Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR yang diusulkan oleh pimpinan DPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
(2) Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim yang dibentuk pimpinan DPR yang terdiri atas unsur pimpinan Fraksi.
(3) Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sebelum mengajukan usul nama calon Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPR harus berkonsultasi dengan Pemerintah.
(5) Usul nama calon Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab kepada pimpinan DPR.

Pasal 296

Pegawai Sekretariat Jenderal DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Pasal 297

Sekretaris Jenderal DPR dengan persetujuan pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para sekretaris jenderal parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada pimpinan DPR.

Bagian Ketiga
Badan Keahlian DPR
Pasal 298

(1) Badan Keahlian DPR secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.
(2) Badan Keahlian DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
(3) Badan Keahlian DPR memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR.
(4) Badan Keahlian DPR antara lain terdiri atas:
a. pusat perancangan undang-undang;
b. pusat kajian anggaran;
c. pusat kajian akuntabilitas keuangan negara; dan
d. pusat penelitian.
(5) Susunan dan tata kerja Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Presiden atas usul DPR.
(6) Susunan dan tata kerja Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh DPR paling lama 6 (enam) bulan setelah terpilihnya Pimpinan DPR.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Pasal 299

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan, terutama untuk Anggota.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, perundang-undangan, ekonomi dan keuangan, dan berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DPR.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh lembaga profesional.
(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR.
(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah sekretariat.
(7) Pakar atau ahli yang diperbantukan kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus berdasarkan usul dari Anggota.
(8) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 300

Kelompok pakar atau tim ahli dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan memiliki hak berbicara atas permintaan ketua rapat.
Bagian Kelima
Tenaga Ahli

Pasal 301

(1) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi.
(2) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPR.
(3) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR dan tenaga ahli Anggota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada:
a. pimpinan alat kelengkapan DPR bagi tenaga ahli alat kelengkapan DPR;
b. Anggota bagi tenaga ahli Anggota; dan
c. pimpinan Fraksi bagi tenaga ahli Fraksi.

Pasal 302

(1) Jumlah tenaga ahli bagi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sesuai dengan ruang lingkup tugas DPR.
(2) Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota didukung oleh 2 (dua) orang staf administrasi.
(3) Tenaga ahli Anggota tidak boleh memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota yang bersangkutan dalam derajat ketiga.
(4) Dalam satu kali periode masa bakti DPR, terdapat paling sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium tenaga ahli dan staf administrasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tenaga ahli dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut oleh Anggota dan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 303

(1) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat kelengkapan DPR dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup.
(2) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota dalam kunjungan kerja, kunjungan spesifik, atau inspeksi mendadak apabila diperlukan dan diputuskan dalam rapat komisi atau alat kelengkapan DPR.
(3) Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi atau Anggota.

Pasal 304

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi diatur dalam peraturan DPR.

BAB XXII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 305

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup, maupun rahasia diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk
Pasal 306

(1) Surat yang dialamatkan kepada DPR selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
(2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR, yang berisikan pemberitahuan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal itu dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
(3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 307

(1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada pimpinan DPR.
(2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan Fraksi.
(3) Apabila pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 308

(1) Kepala unit pendukung alat kelengkapan DPR setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok isi surat dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
(3) Dalam hal pimpinan DPR memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Keluar
Pasal 309

(1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal DPR.
(2) Dalam hal surat jawaban dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh alat kelengkapan DPR, pimpinan DPR segera mengirimkan kepada alamat yang bersangkutan.

Pasal 310

(1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPR.

Pasal 311

(1) Pimpinan DPR segera mengirimkan surat yang merupakan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPR kepada alamat lembaga yang dituju.
(2) Dalam hal pimpinan DPR tidak mengirimkan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 2 (dua) kali disampaikan oleh alat kelengkapan DPR kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal DPR menyampaikan surat secara langsung kepada alamat lembaga yang dituju.

Pasal 312

(1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
(3) Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
(4) Dalam hal pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Keempat
Arsip Surat
Pasal 313
Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.
BAB XXIII
LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 314

(1) Lambang terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPR RI yang berbentuk bulat dengan batasan:
a.sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
b.sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
c.sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya terdapat pita lain yang bertuliskan DPR RI.
(2) Perisai Garuda dengan warna sesuai dengan warna aslinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 315

Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 316

(1) Penggunaan lambang DPR berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota dengan ketentuan:
a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan
b. berukuran besar disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
(2) Penggunaan lambang DPR bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR.
(3) Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran III Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
(4) Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran IV Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 317

(1) Lambang DPR dalam bentuk lencana digunakan oleh Anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara kenegaraan resmi.
(2) Lambang DPR dalam bentuk grafis yang dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPR, rumah jabatan Anggota, ruangan gedung DPR, kop surat, spanduk, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPR atau dengan izin DPR, atau di tempat diadakan acara resmi DPR.
(3) Lambang DPR yang dibuat dalam stiker atau plat dicetak dengan mencantumkan nomor Anggota dan hanya digunakan oleh anggota sesuai dengan nomor Anggota yang tercantum pada stiker atau plat.
(4) Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan di kendaraan bermotor, ditempatkan pada kaca depan sebelah kanan.
(5) Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk plat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan pada kendaraan bermotor, ditempatkan pada plat nomor kendaraan dengan izin dari Kepolisian.
(6) Lambang DPR yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPR atau Anggota.

Pasal 318

Pencetakan kertas dengan kop surat lambang DPR, stiker, dan plat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Pasal 319

Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, plat, atau kertas dengan menggunakan lambang DPR.
Bagian Kedua
Tanda Anggota

Pasal 320

(1) Dalam melaksanakan tugas, Anggota disediakan:
a. kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPR;
b. plat;
c. stiker;
d. kartu nama;
e. kop surat;
f. alamat email; dan
g. tanda pengenal Anggota.
(2) Kartu dan tanda pengenal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g digunakan pada acara resmi.

Bagian Ketiga
Penyebutan Anggota
Pasal 321

Dalam rangka menegaskan fungsi representasi Anggota, penyebutan Anggota secara resmi wajib mencantumkan:
a. nama Anggota;
b. asal daerah pada daerah pemilihannya; dan
c. Fraksi.

BAB XXIV
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK
Pasal 322

(1) Usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Fraksi atau alat kelengkapan DPR.
(2) Usul perubahan yang berasal dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR yang disertai dengan daftar Fraksi dan tanda tangan pimpinan Fraksi.
(3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan DPR kepada pimpinan DPR.

Pasal 323

(1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
(2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
(3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna DPR menyerahkannya kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan.
(4) Dalam hal Badan Legislasi belum terbentuk, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) dilakukan oleh panitia khusus.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Pasal 324

(1) Dalam hal undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan perubahan pada saat menjelang masa keanggotaan DPR berakhir, Badan Musyawarah menugasi Sekretariat Jenderal DPR untuk menyiapkan konsep rancangan peraturan DPR tentang tata tertib.
(2) Badan Musyawarah menugaskan panitia khusus untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 325

Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR tentang Kode Etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 326

(1) DPR membentuk peraturan mengenai:
a. tata penggunaan ruang untuk tamu, wartawan, tempat wawancara, restoran, kafetaria, dan penjualan buku di lingkungan DPR;
b. kode etik tenaga ahli; dan
c. pengamanan dan penggunaan gedung di lingkungan DPR, wisma, dan rumah jabatan Anggota.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini diatur lebih lanjut dengan peraturan DPR secara tersendiri.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 327

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 328
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
DR. H. MARZUKI ALIE
WAKIL KETUA,
WAKIL KETUA,
DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO.
DR. IR. H.PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.
WAKIL KETUA,
WAKIL KETUA,
MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.
IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1607
LAMPIRAN I.
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2014
LAMPIRAN II.
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.
BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BENTUK:
A. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas tiga bagian:
1. Garuda di tengah-tengah.
2. Padi dan Kapas melingkari Garuda.
3. Pita dengan huruf-huruf DPR RI.
B. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk bulat dengan batasan sebagai berikut:
1.Sebelah kanan:gambar kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah.
2.Sebelah kiri:gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah.
3.Sebelah bawah:Gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR RI.
C. Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAKNA:
A. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar mewujudkan lambing tenaga pembangunan. Di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan khatulistiwa.
Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pancasila.
1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, terlukis dengan Nur Cahaya di ruang tengah berbentuk Bintang yang bersudut Lima.
2. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilukiskan dengan Tali Rantai bermata bulatan dan persegi.
3. Dasar Persatuan Indonesia, dilukiskan dengan pohon beringin tempat berlindung.
4. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilukiskan dengan Kepala Banteng sebagai Lambang Tenaga Rakyat.
5. Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tanda tujuan kemakmuran.
B. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut:
1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang (pakaian).
2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan).
C. Makna pita dengan huruf-huruf DPR RI ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.
D. Disamping warna dasar kuning emas, Nampak dua warna dari bendera keabngsaan kita yaitu Merah-Putih yang melambangkan Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
Apabila dirangkum warna-warna Merah-Putih dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ini tidak lain melambangkan keteguhan hati Dewan sebagai alat perjuangan untuk senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan Republik Indonesia.
E. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
F. Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2014
LAMPIRAN III.
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.
PENGGUNAAN LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
A. Lambang DPR RI digunakan dalam bentuk Lencana/Insigne saja untuk sementara, sedangkan penggunaan Lambang DPR RI dalam bentuk-bentuk lain akan ditetapkan kemudian.
B. Penggunaan Lencana DPR RI adalah sebagai berikut:
1. Lencana DPR RI dipakai selama memangku jabatannya oleh para Anggota DPR RI, setiap hari kerja dan dikenakan pada baju di dada kiri.
2. Pada Upacara Kenegaraan/Resmi, Lencana DPR RI dipakai sebagai berikut:
a.bagi wanita:pada baju di dada kiri.
b.Bagi pria:Pada lidah jas bila mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2014
LAMPIRAN IV.
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.
LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
BUKAN LENCANA
1. Contoh Memo/Kop Surat Anggota
Spesifikasi:
Lebar kertas: 148 mm
Panjang kertas: 210 mm
Berat kertas: 80 gr
Warna lambang: emas
Warna teks: hitam
Warna kertas: putih
2. Contoh Stiker dan Plat
Spesifikasi:
Diameter: 100 mm
Plat Bahan: tembaga
Warna lambang dan teks: hitam dan silver
Warna dasar: tembaga
Stiker Bahan: plastik
Warna lambang: emas + full color
Warna teks: hitam
Warna dasar: putih
3. Contoh Kartu Nama
A. Kartu Nama Bahasa Indonesia
B. Kartu Nama Bahasa Inggris
Spesifikasi:
Panjang: 90 mm
Lebar: 55 mm
Berat: 230 gr
Jenis Kertas: fenci paper
Hot print: Gold + Full color
Warna kertas: putih (sisi depan) hitam (sisi belakang)
Warna teks: hitam
Finishing: laminating doff
Cetak huruf: emboss
Depan
Belakang
Depan
Belakang
4. Contoh Kartu Anggota
Spesifikasi:
Panjang: 90 mm
Lebar: 55 mm
Ketebalan: 0.8 mm
Jenis Kertas: PVC
Hot print: Gold + Full color
Warna teks: hitam
Warna dasar: silver
Finishing: laminating glossy
Ukuran Foto: 2 X 3
Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 16 September 2014.
Depan
Belakang
Foto


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: