Anggota dari Dapil VII Tolak EO

Dinilai Ganggu Program Jasmas
Jawa Pos: -Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (dapil) VII menolak menggunakan anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) pada masa reses 28 April-5 Mei mendatang. Penolakan itu dilakukan karena mereka menganggap mekanisme pertanggungjawaban anggaran jasmas terlalu rumit dan tidak masuk akal.

“Mekanismenya terlalu ruwet. Masak kami harus melibatkan EO (event organizer, Red) segala untuk Jasmas. Padahal, kami harus mengunjungi daerah pedalaman yang sulit dijangkau,” tutur Wakil Ketua DPRD Jatim Suhartono kemarin (25/4).Di DPRD Jatim terdapat sepuluh wakil rakyat yang dipilih dari dapil VII. Salah seorang di antaranya adalah Suhartono, anggota dewan dari Partai Demokrat. Dapil VII meliputi Trenggalek, Pacitan, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim No 188/415/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi 2008, seluruh aktivitas jasmas yang dilakukan DPRD harus melibatkan EO. Sebelumnya, dewan tidak diharuskan melibatkan pihak ketiga (EO) untuk melaksanakan Jasmas.

Untuk Jasmas kali ini, setiap anggota dewan mendapatkan anggaran Rp 31 juta. EO bertugas mengatur seluruh aktivitas Jasmas setiap anggota dewan, mulai kebutuhan makan dan minum, sewa gedung, sewa peralatan, serta honor panitia dan narasumber. Anggaran jasmas langsung turun ke EO. Anggota dewan tinggal melaksanakan.

Menurut Suhartono, kebijakan baru itu menyulitkan anggota dewan. Sebab, dapil VII memiliki kawasan pelosok. “Masak ke Munjungan, Trenggalek, yang lokasinya di pegunungan, harus membawa EO dari Surabaya?” tambahnya.

Untuk Jasmas di pelosok, biasanya anggota dewan meminta penduduk setempat menyediakan makanan seadanya dengan biaya murah. Jika dengan EO, biaya yang dibutuhkan bisa berlipat.

Itu sebabnya, Suhartono dan anggota dewan dari dapil VII sepakat untuk tidak mengambil jatah anggaran Jasmas. “Keputusan tersebut sudah berdasar kesepakatan. Kami tidak akan mengambil dana Jasmas,” kata Sirmadji, ketua DPD PDIP Jatim.

Wakil Komisi C DPRD Jatim Gatot Sudjito menduga ada ketidakberesan dalam peraturan baru yang mengharuskan Jasmas menggunakan EO, bahkan itu terkesan dibuat-buat. “Memang terlihat janggal dan lucu,” ujarnya.

Meski tidak mengambil jatah anggaran, mereka berjanji tetap melaksanakan Jasmas sesuai dengan waktu. “Ya, dengan biaya sendiri,” ujar wakil ketua FPG itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mengatakan, tidak ada perbedaan signifikan dalam pelaksanaan Jasmas. Dia menjelaskan, tidak ada kesulitan berarti untuk menggandeng EO ber-NPWP. Karena itu, kalau ada anggota dewan yang tidak melakukan Jasmas, dia tidak perlu membuat laporan. “Tidak ada sanksi kok. Sanksinya datang dari rakyat,” ucapnya. (Jawa Pos, 26 April 2008)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: