FPG Adili Yusuf Husni

Setelah Bernyanyi soal Pungutan Partai Rp 100 Juta
JAWA POS-SURABAYA:– “Nyanyian” Yusuf Husni, anggota FPG DPRD Jatim, soal pungutan partai sebesar Rp 100 juta akhirnya berujung pada penghakiman. Pimpinan FPG kemarin (26/8) mengadili mantan anggota DPRD Surabaya itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama dua jam tersebut, Yusuf dicecar dengan banyak pertanyaan oleh pengurus fraksi. Meski tertutup, pertemuan itu berjalan seru. Terjadi otot-ototan antara Ucup -sapaan Yusuf- dengan para pengurus fraksi. Perang mulut di ruang FPG tersebut terdengar jelas hingga luar ruang.

Beberapa pengurus fraksi menyalahkan sikap Ucup yang menolak menyetorkan Rp 100 juta. Mereka menganggap pengingkaran itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai.

Tidak hanya itu, sikap Ucup yang mempublikasikan setoran tersebut kepada media diungkit. Tindakan itu dianggap membocorkan rahasia partai. “Ketua fraksi harus bersikap tegas,” kata Gatot Sudjito, wakil ketua FPG, dengan suara agak tinggi.

Bukan Ucup kalau tidak berani melawan. Dalam pertemuan itu, dia balik memprotes fraksi yang tiba-tiba memungut dana Rp 100 juta. Dengan suara agak tinggi, dia mengatakan selama ini tidak pernah diberi tahu atau diajak bicara mengenai pungutan tersebut. Karena itulah, saat menerima blanko pengajuan kredit lengkap dengan syaratnya, dia sangat kaget dan langsung menolak.

Menanggapi sikap keras Ucup, fraksi memaksanya tetap ikut urun. Jika tidak, dia diberi sanksi. Selain itu, pria yang juga ketua Arhumba tersebut dilarang berkomentar apa pun kepada media, termasuk soal hasil rapat tersebut.

Tekanan itu terbukti ampuh. Setelah rapat, Ucup langsung pergi meninggalkan ruang fraksi. Saat ditanya soal hasil pertemuan, dia hanya melambaikan tangan. “Saya tidak mau berkomentar. Sebab, itu menyangkut partai,” ucapnya sambil lalu.

Sementara itu, Ketua FPG Lambertus L. Wajong mengatakan bahwa semua anggota fraksi menyetujui iuran tersebut. “Kemarin hanya karena kurang paham. Sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi. Semuanya mau tanda tangan (pengajuan kredit, Red),” jelasnya.

Karena itulah, fraksi urung menjatuhkan sanksi kepada Ucup. Sebab, dia akhirnya mau membayar Rp 75 juta, bukan Rp 100 juta seperti yang dikatakan sebelumnya. “Saya yakin jawaban Yusuf Husni sama seperti saya kalau ditanya,” tutur Lambertus optimistis.

Hanya, seorang sumber di internal fraksi menyebut Ucup tetap menolak membayar iuran itu. Sebab, tidak ada dasar hukum jelas tentang penjelasan yang diberikan di fraksi. Karena itulah, fraksi melarang Ucup berkomentar.

(Jawa Pos, 27 Agustus 2008)


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: