Mengkritisi Sistem Caleg Terpilih Suara Terbanyak

Artikel

Oleh Gatot Sudjito

DPP PARTAI GOLKAR mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 01/DPP/GOLKAR/VIII/2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif Partai Golkar Berdasarkan Suara Terbanyak. Juknis ini dikeluarkan berdasarkan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar 11 Agustus 2008 yang kemudian dituangkan dalam surat DPP Partai Golkar Nomor B-613/GOLKAR/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal Kebijakan Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak.

Mencermati kebijakan ini, dapat diberikan beberapa catatan tentang keunggulan sistem caleg suara terbanyak bagi internal Partai Golkar (PG). Pertama, mengedepankan unsur demokratis dalam penentuan wakil rakyat karena caleg terpilih benar-benar berdasarkan jumlah suara pilihan rakyat. Sehingga dapat mengeleminir kemungkinan terjadinya konflik internal terkait penetapan nomor urut caleg.

Kedua, memberi motivasi tinggi kepada fungsionaris dan kader Partai Golkar yang diberi kepercayaan menjadi caleg untuk berjuang secara maksimal dalam mengumpulkan suara bagi dirinya dan suara Partai Golkar. Ketiga, jika dipersiapkan dalam jangka 2 (dua) tahun sebelum Pemilu Legislatif, dimulai dari memperjuangkan sistem caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat dimasukkan dalam ketentuan pasal dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif. Maka sistem ini akan lebih memantapkan konsolidasi PG dalam strategi pemenangan pemilu.

Meski demikian, juga ada beberapa kelemahan sistem caleg suara terbanyak bagi internal PG. Pertama, merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, khususnya Pasal 214 yang mengatur ketentuan penetapan caleg terpilih. Pasal ini dijabarkan dalam 5 (lima) huruf (a) s/d huruf (e) yang lebih menitikberatkan pada penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut bilamana perolehan suara caleg yang bersangkutan dibawah 30 persen BPP.

Kedua, modifikasi atas ketentuan mengenai caleg terpilih yang substansinya bertentangan dengan Pasal 214 dengan pijakan ketentuan Pasal 218 merupakan langkah kebijakan yang bertentangan dengan norma hukum. Sebab, Pasal 218 hanya mengatur ketentuan penggantian caleg terpilih yang substansinya lebih menjurus pada teknis dalam kondisi tertentu (darurat) bilamana caleg terpilih berhalangan tetap untuk ditetapkan dan dilantik.

Yakni bilamana caleg terpilih:

  • 1. meninggal dunia (Pasal 218 ayat 1 huruf a);
  • 2. mengundurkan diri (pasal 218 ayat 1 huruf b):
  • 3. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota legislatif (Pasal 218 ayat 1 huruf c);
  • 4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 218 ayat 1 huruf d).

Ketiga, modifikasi berupa ”pengebirian” Pasal 214 dengan lebih mengutamakan Pasal 218 itu merupakan kebijakan internal parpol yang termasuk dalam kategori rawan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari caleg terpilih (berdasarkan Pasal 214) yang kecewa kepada induk parpolnya. Kekhawatiran itu juga diakui Wakil Ketua MK Prof A Mukthie Fadjar SH MS dalam statemennya yang dilansir media massa 22 Agustus 2008 yang lalu.

Keempat, mengurangi dominasi pengurus Partai Golkar dalam menentukan kebijakan caleg terpilih. Kondisi ini bisa menimbulkan dampak psikologis secara massal di lingkungan pengurus Partai Golkar di semua tingkatan. Sebab, pengurus Partai Golkar tidak punya jaminan legitimasi untuk menjadi caleg dengan nomor urut atas (nomor jadi).

Kelima, belum ada argumentasi secara akademis bahwa sistem caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat menjamin kemenangan PG dalam Pemilu Legislatif 2009.

Keenam, merusak persiapan dan pelaksanaan Keputusan DPP Partai Golkar Tahun 2007 Nomor: KEP-143/DPP/Golkar/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pedoman Penyusunan Calon Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar. Padahal substansi dari keputusan ini, khususnya mengenai ”Aspek Penilaian Calon” secara nyata telah digariskan bahwa ada 7 (tujuh) aspek yang harus diperhatikan dalam proses rekrutmen Calon Anggota Parlemen. Ketujuh aspek tersebut adalah pengabdian, penugasan fungsionaris, prestasi, pengalaman dan pengaruh, pendidikan formal, kesinambungan dan regenerasi, usia, kesetaraan gender.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: