Aspirasi Daerah Menyikapi Kebijakan Sistem Caleg Terpilih Suara Terbanyak

Artikel

Oleh Gatot Sudjito

DPP PARTAI GOLKAR dalam suratnya tanggal 12 September 2008 ditujukan kepada DPD Partai Golkar Provinsi seluruh Indonesia minta supaya ada pertemuan di tingkat provinsi dengan menghadirkan seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota. Dalam acara ini Korwil DPP Partai Golkar hadir untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kebijakan DPP Partai Golkar terkait kebijakan sistem caleg terpilih suara terbanyak.

Untuk menindaklanjuti perintah DPP itu, DPD Partai Golkar Jatim tanggal 19 September 2008 mengadakan pertemuan dengan jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota seluruh Jatim dan juga dihadiri Korwil DPP Partai Golkar. Di forum ini ada umpan balik yang merupakan aspirasi daerah terkait Juknis DPP Partai Golkar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif Partai Golkar Berdasarkan Suara Terbanyak.

Ternyata aspirasi daerah yang berkembang dalam pertemuan tersebut sangat menarik dan sikapnya cukup kritis. Pertama, DPP Partai Golkar dianggap terlalu berani dalam membuat kebijakan baru pada saat tahapan pemilu sudah memasuki persiapan penetapan DCS oleh KPU dan KPUD.

Kedua, ada kekhawatiran bahwa Partai Golkar dianggap telah memberi contoh yang tidak baik dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Sikap tidak konsisten ini bisa merusak citra Partai Golkar di mata konstituen yang menjadi basis pemilih di daerah-daerah.

Ketiga, masyarakat pemilih masih memiliki daya ingat tinggi (pengaruh publikasi media massa) bahwa pada saat pembahasan RUU Pemilu Legislatif 2009, DPP Partai Golkar lewat FPG DPR-RI termasuk barisan yang menolak keras adanya usulan sistem penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak, yang waktu itu diusulkan PAN didukung PPP dan PKS.

Bila kini setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan caleg terpilih (selain yang memenuhi minimal 100 persen BPP, dan minimal 30 persen BPP) ditentukan berdasarkan nomor urut (Pasal 214), lantas DPP Partai Golkar akan mengebiri pasal tersebut dengan alasan bisa diatur berdasarkan mekanisme Pasal 218 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 218 ayat (3), maka kebijakan politik tersebut tidak menguntungkan bagi citra Partai Golkar di mata rakyat pemilih.

Keempat, ada kekhawatiran bahwa Partai Golkar bisa dianggap telah meremehkan keterwakilan perempuan dalam penetapan caleg terpilih. Dengan dipaksakannya sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka akan mengancam ketentuan kuota caleg perempuan dalam susunan anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Padahal kuota perempuan ini dijamin secara hukum dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf (d), Pasal 53, dan Pasal 55 ayat (2). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini juga termasuk pelanggaran hukum terhadap UU Nomor 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Kelima, DPP Partai Golkar dianggap telah mengabaikan kontribusi dana kampanye yang wajib disetor oleh para caleg Partai Golkar yang besaran tarifnya disesuaikan dengan berdasarkan ketentuan nomor urut caleg.

Alternatif Solusi

Aspirasi daerah yang berkembang dalam pertemuan tersebut juga mengharapkan agar DPP Partai Golkar meninjau kembali Juknis DPP Partai Golkar Nomor: 01/DPP/Golkar/VII/2008 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Legislatif Partai Golkar Berdasarkan Suara Terbanyak.

Jika DPP Partai Golkar tetap bertekad untuk menerapkan Juknis tersebut, maka pelaksanaannya menunggu hasil revisi terbatas (Pasal 214) UU Nomor 10 Tahun 2008. Untuk itu, DPP Partai Golkar melalui FPG DPR RI harus memperjuangkan agar ada revisi terbatas terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008.

Apabila upaya revisi terbatas terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 gagal diperjuangkan oleh FPG DPR-RI, maka DPP Partai Golkar dalam penetapan caleg terpilih harus kembali kepada ketentuan asli Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Partai Golkar dalam kepatuhan hukum, khususnya UU yang dalam proses pembahasannya melibatkan peran aktif FPG DPR RI.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: