Format Dukungan Partai Golkar di Pilgub II

Artikel

Oleh Gatot Sudjito

PASCA kekalahan pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (SALAM) pada Pilgub Jatim putaran I tidak menyurutkan semangat kader Partai Golkar (PG) Jatim dalam mengambil peran politik. Bagaimana pun potensi suara yang diraih SALAM menjadi faktor yang cukup signifikan untuk diincar dua pasangan cagub yang berlaga di putaran II. Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah-Mujiono (KaJi) butuh tambahan amunisi dukungan politik yang menang dalam Pilgub II.

Realitas politik di Pilgub I, pasangan SALAM hanya menempati rangking ke 4. Hasil rangking ini turun satu tingkat bila dibandingkan dengan rangking PG pada Pemilu Legislatif 2004 dan 1999 yang berada di rangking ke 3. Pasangan SALAM hanya unggul di 6 Kabupaten yang termasuk wilayah Mataraman. Sedangkan di wilayah Tapal Kuda tidak mampu bersaing. Hasil ini tentunya secara keseluruhan ada relevansi dengan potensi PG pada Pemilu 2004.

PG sedang mencermati hasil penelitian beberapa lembaga survei tentang tingkat penyebaran konstituen PG yang mendukung cagub parpol lain. Evaluasi ini penting untuk bahan kebijakan PG dalam menentukan dukungan pada Pilgub Putaran II.

Aspirasi yang berkembang di internal PG ada dua model yang menjadi format pilihan dukungan partai berlambang beringin ini pada Pilgub II. Penentuan dukungan PG pada Cagub Putaran II tentunya difokuskan pada pertimbangan sikon Jatim demi kesiapan PG menyongsong Pemilu 2009.

Format Dukungan Model I

Pengambilan Keputusan di Tingkat Atas (DPP dan DPD I), selanjutnya jajaran bawah (DPD II, Kecamatan, Desa/Kelurahan) melaksanakan sesuai instruksi.

Kelebihan sistem ini adalah keputusan organisasi bisa lebih terarah berdasarkan sistem satu komando.

Format dukungan model ini rupanya juga sinkron dengan pilihan strategi yang dikembangkan tim sukses KarSa dan KaJi. Mereka cukup getol melakukan lobi politik kepada jajaran Partai Golkar di tingkat pusat. Maksudnya bila komitmen dukungan sudah menjadi keputusan DPP Partai Golkar, maka jajaran dibawahnya digiring berdasarkan jalur komando organisasi.

Kelemahan sistem ini adalah mengabaikan aspirasi arus bawah terutama konstituen Partai Golkar. Apalagi menurut hasil pengamatan beberapa lembaga survei bahwa pada Pilgub Putaran I yang lalu ternyata konstituen Partai Golkar (2004) tidak seluruhnya memilih pasangan SALAM.

Format Dukungan Model II

Pengambilan keputusan diserahkan kepada jajaran Tingkat Bawah. Artinya DPP dan DPD I PG memberi kewenangan penuh pada aspirasi PG di tingkat bawah khususnya jajaran PG di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan, dibawah koordinasi DPD II.

Pemberian kewenangan kepada jajaran PG di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan dan menggairahkan fungsionaris PG secara lebih demokratis di tingkat bawah dalam menggali potensi politik sebagai bekal mereka menghadapi Pemilu 2009.

Pemberian kewenangan kepada jajaran PG di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan ini lebih sinkron dengan kebijakan PG dalam menentukan caleg terpilih dengan sistem suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2009. Fungsionaris PG yang menjadi caleg diberi kesempatan untuk menggali dan mengoptimalkan “sumber daya politik” dan “sumber dana politik” di tingkat lokal untuk mendongkrak perolehan suara PG pada Pemilu Legislatif 2009.

Inti dari model demokratisasi penentuan dukungan PG pada Pilgub Putaran II ini adalah diserahkan keputusan penentuan dukungan oleh masing-masing PG di tingkat kabupaten/kota. Hasil penentuan dukungan ini bisa bervariasi di tiap kabupaten/kota.

Sangat mungkin terjadi di satu kabupaten/kota menempuh mekanisme lebih demokratis lagi yakni penjabaran kewenangan penentuan dukungan Pilgub Putaran II diserahkan kepada jajaran PG di tingkat kecamatan berdasarkan hasil musyawarah dengan jajaran PG di tingkat desa/kelurahan.

Semua jajaran PG di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan harus punya komitmen yang sama bahwa penentuan dukungan PG pada Pilgub Putaran II dalam rangka mencapai tujuan sukses PG pada Pemilu Legislatif 2009.

Menjaga Kekompakan Politik

Dari pilihan dua format dukungan yang berkembang di internal PG, ada kecenderungan mengutamakan pada pilihan pertama. Hasil pertemuan DPD II PG se Jatim 19 September 2008 yang lalu, aspirasi dari daerah ternyata mayoritas menghendaki keputusan ditentukan di tingkat atas.

Aspirasi itu menghendaki agar DPP Partai Golkar atau minimal DPD Partai Golkar Jatim menentukan dukungan kepada salah satu pasangan di Pilgub II. Selanjutnya semua jajaran PG di tingkat bawah akan melaksanakan instruksi organisasi sesuai dengan jalur komando.

Tradisi penentuan keputusan politik semacam itu bagi PG merupakan kelebihan organisasi ini sebagai parpol yang berpengalaman malang melintang dala percaturan politik di negeri ini. PG sudah terbiasa dengan disiplin organisasi yang tertib dalam mengamankan keputusan politik yang sudah diambil institusi dengan satu pilihan yang mantap.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: