KPU Tidak Netral, Beredar Formulir C1 Menangkan Capres Tertentu

SURYA Sudah banyak temuan kejanggalan. Mulai dari daftar pemilih (DPT) bermasalah, pelanggaran kampanye, hingga spanduk sosialisasi Pilpres. Hebatnya KPU bergeming tanpa usaha perbaikan.

Sikap KPU di pusat maupun di provinsi itu menimbulkan antipati sebagian masyarakat. Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyebutnya KPU arogan dan tidak netral. Begitu pun Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat bertemu dengan tokoh lintas agama di Jakarta, Kamis (2/7). “Ketidaknetralan KPU terkait DPT dan spanduk sosialisasi Pilpres ini Ini terlalu tampak,” sindir Din Syamsudin.

Khusus KPU Jatim, sorotan masyarakat mencurigai lembaga penyelenggara Pemilu ini tidak bekerja. Indikasinya terlihat dalam penyusunan DPT yang telah dibagikan ke tim pemenangan Capres berupa soft copy (salinan).

Baik tim Capres Megawati-Prabowo (Mega-Pro) maupun Jusuf Kalla-Wiranto (JK – Win) sama berkesimpulan KPU tidak melakukan validasi atau pemutakhiran data. Lantaran data DPT yang diberikan KPU itu tak ubahnya sebagai daftar pemilih sementara (DPS) saat Pemilu legislatif (Pileg), yang sejatinya sudah tidak bisa dipakai lagi.

“Data DPT ancur-ancuran, di situ jelas ditulis DPS yang sumber datanya dari DPT Pileg yang jelas kacau. Masak sekarang lolos lagi, tanpa verifikasi dan validasi,” sergah Suhandoyo, ketua tim kampanye Mega-Pro setelah memeriksa DPT Surabaya, Kediri, dan Jember. “Kami khawatir ini akan jadi modus kecurangan Pilpres,” imbuhnya.

Secara terpisah, ketua pemenangan JK-Win Jatim, Gatot Sudjito menilai kisruhnya DPT pilpres di Jatim menunjukkan adanya aroma keberpihakan yang cukup kuat. “Ini yang menyebabkan cacatnya demokrasi,” katanya.

Memihak SBY
Kesan keberpihakan KPU semakin kuat, menyusul beredarnya contoh formulir C-1 yang isiannya memenangkan capres nomor 2, pasangan SBY – Boediono, di Kabupaten Jember. Hal ini mendorong aktivis Kelompok Pemilih Cerdas dan Kritis (KPCK) melakukan unjuk rasa ke KPU Jember.

Contoh formulir C-1 bertuliskan Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tertulis pasangan nomor urut 2 mendapat 300 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1, Mega-Pro hanya 150 suara dan pasangan JK-Wiranto memperoleh 200 suara.

“Kenapa formulir bimbingan untuk KPPS ini, salah satu pasangan mendapat perolehan suara terbanyak. Kami menduga KPU Pusat tidak netral,” cetus M Sholeh, Koordinator Aksi.

Menanggapi aksi itu, Ketua KPU Jember Ketty Tri Setyorini malah mengaku heran dengan contoh formulir C-1 yang dibawa oleh para pendemo. “Kami heran darimana mereka dapat. Karena formulir itu hanya untuk internal saat pelatihan di Malang pertengahan Juni lalu oleh KPU Jatim,” ujar Ketty.

Sementara anggota KPU Jatim, Arief Budiman mengaku belum mengetahui kasus itu. Menurutnya, ada kejanggalan dalam berita tersebut. Sebab, formulir C1 hanya mencantumkan data dan pengguna hak pilih, data surat suara, pengguna surat suara cadangan dan data suara sah dan tidak sah.
Surya, Jumat, 3 Juli 2009 | 8:49 WIB


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: