11 BUMD Habiskan APBD Rp 715 M

Liputan Pers

Dikutip dari: Surabaya Pagi, Sabtu 12 September 2009
Rista Erfiana-Riko Abdiono, SURABAYA

Meski kelengkapan organisasi belum beres, namun anggota DPRD Jatim mulai mengkritisi kinerja 11 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim. Pasalnya, Pemprov telah kucurkan penyetoran modal awal sekitar Rp715 miliar dari kewajibannya setor modal sebesar Rp2,2 triliun. Namun, belum memberikan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) yang signifikan.

Selama tiga tahun terakhir ini, dari 11 BUMD kinerja terparah terlihat pada PT Jatim Invesment Management (PT JIM). Kinerjanya jauh dari harapan. Padahal, perusahaan yang berkantor di Jl Tunjungan ini telah menghabiskan APBD Jatim hingga Rp 40,3 miliar. Tetapi sumbangan PAD nya nol, bahkan tahun 2008 merugi hingga Rp 3 miliar. Benar-benar angka fantastik untuk sebuah lembaga investasi yang seharusnya memberi keuntungan lebih.

Hanya Bank Jatim yang memberikan kontribusi PAD yang siginifikan. Sedang lainnya, meski telah menyetor PAD tetapi jumlahnya dinilai dewan belum sesuai harapan. Berdasarkan data-data Komisi C (bidang keuangan) DPRD Jatim periode 2004-2009 terdapat 10 BUMD yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) kinerjanya tidak maksimal. Yakni, PT BPR Jatim, PT SIER (Persero), PT ASKRIDA, PT PWU Jatim, PT Jatim Krida Utama (JKU), PT Jatim Investment Management (JIM), PT Jatim Marga Utama, PT Jatim Ghra Utama, PT Petrogas Jatim Utama (PJU) dan PD Air Bersih Provinsi Jatim.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim Gatot Sudjito mengungkapkan dari 10 BUMD tersebut, yang benar-benar sangat memprihatikan adalah PT JIM. Bahkan, lembaga investasi ini mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar selama 2008. Ke 10 BUMD itu benar-benar membuat Komisi C periode 2004-2009 meradang. Mereka cenderung merugi. Dan bila beberapa dari mereka menghasilkan pendatan, nilainya sama sekali tidak signifikan. Jadi, intinya tetap tidak bisa menggantikan biaya operasional per tahun, kata Gatot Sudjito, Jumat (11/9).

Gatot yang mantan Wakil Ketua Komisi C (2004-2009) itu mengungkapkan pada tahun anggaran 2009, komisi C pernah mendesak seluruh direksi maupun manajemen BUMD milik pemprov meningkatkan kinerjanya. Desakan ini sudah digulirkan sejak 2007 silam dengan tujuan 10 BUMD itu dapat memperbesar setoran keuntungan bagi PAD.

Saat itu desakan dilakukan setelah melihat hasil setoran keuntungan 10 BUMD milik Pemprov Jatim pada 2007 ini ke PAD Jatim hanya Rp89 miliar, di mana hampir 85% merupakan laba setor Bank Jatim, bebernya.

Padahal , lanjut dia, pemprov telah melakukan proses penyetoran dana modal awal ke semua BUMD itu sekitar Rp715 miliar dari kewajibannya setor modal sebesar Rp2,2 triliun. Kondisi itu, sangat ironi dibanding kinerja 5 RSUD milik pemprov yang mampu menyetor keuntungan untuk PAD pada 2007 sebesar Rp184,27 miliar.

Sedangkan 10 BUMD, tandas dia, yang dikelola para top menejer di Jatim hanya mampu setor Rp89 miliar. Padahal untuk semua BUMD itu, pemprov telah menyetor modal Rp715 miliar. Bahkan, PT PWU sebagai hasil merger sejumlah perusahaan daerah Jatim pada 2007 hanya menyetor sekitar Rp2 miliar. Angka ini masih kalah dengan setoran RS Jiwa Menur sebesar Rp3 miliar.

Gatot mengatakan persoalan PAD sebelumnya juga disoroti fraksinya, menyusul penurunan PAD. Pada 2006, PAD Jatim mencapai sebesar Rp3,7 triliun menurun sebesar Rp3,525 triliun pada PAD 2007. Sedangkan PAD pada RAPBD 2008 ditargetkan mencapai Rp3,58 triliun.

Kondisi PAD di Jatim beberapa tahun ini aneh, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Sangat tidak logis bila PAD Jatim menurun, karena sekitar 86% penyumbang PAD Jatim adalah Pajak kendaran bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak BBNKB, ungkap wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Komisi C periode 2004-2009 Suhandoyo. Sekretaris FPDIP DPRD Jatim periode 2009-2014 ini mengatakan dari beberapa data yang berhasil dihimpun, BUMD seperti PT JIM (Jatim Investtment Manajemen) tahun 2007 ternyata belum menyetorkan keuntungannya. Padahal total kucuran APBD sejak tahun 2004 untuk PT JIM APBD mencapai Rp 40,3 miliar. Tahun 2006 lalu, PT JIM hanya mampu memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 500 juta saja.

Dia mengatakan PT JIM merupakan perusahaan manajer investasi milik pemprov. Kepemilikan Saham JIM dipegang Pemprov Jatim sebesar 99,8% atau 403 juta lembar saham senilai Rp. 40,30 miliar dan PT Panca Wira Usaha Jatim sebesar 0,2% atau 2 juta lembar saham senilai Rp 200 juta.

Sayang lembaga investasi ini mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar selama 2008. Kami desak tahun 2009 ini mereka sudah bangkit dari keterpurukan yang sudah menjadi semacam langganan setiap tahun. Tidak ada alasan bagi PT JIM dan BUMD lainnya untuk terus merugi,tandas Suhandoyo.

Dampak Krisis Global
Sebelumnya, Direktur Utama PT JIM, Syahril Madjidi berdalih kerugian Rp3 miliar dalam tahun 2008 akibat industri pasar modal sejenis mengalami shock saat krisis global. Tahun kemarin, kita sulit cari uang, cari orang yang mau investasi juga sulit. Jadi wajar kalau rugi, kata Sjahrir.

Keadaan seperti ini, menurut Sjahril, masih cukup sehat dibanding dengan pelaku insdustri pasar modal lainnya yang sudah banyak tutup. Kita cukup lumayan, kilah dia.

Menurutnya, kerugian Rp 3 miliar di tahun 2008 adalah rugi potensial, karena ada penurunan indeks saham sampai 70%. Yang namanya krisis kita tidak bisa mengontrol. Itu gambaran yang wajar, kita optimis kita bisa memulihkan di tahun 2009, yakin dia. n


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: