Pengembangan Etika dan Budaya Politik di Era Reformasi

Artikel

Oleh Gatot Sudjito

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan makalah yang disajikan dalam Rakerda Himpunan Wanita Karya Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin 27 Oktober 2014.

KONDISI berbagai masalah sosial-politik yang menghujam republik kita, kehadiran Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Jawa timur bisa hadir menjadi solusi atas berbagai persoalan yang mendera bangsa, khususnya terkait masalah etika dan budaya politik yang mulai luntur. HWK dapat memainkan peran strategis dalam mengembangkan etika dan budaya politik pada pasca reformasi ini.

Pernyataan ini bukanlah penyataan yang tidak berdasar pada fakta yang ada terkait dengan semakin strategisnya peran perempuan dalam mengisi perubahan sosial-politik di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Himpunan Wanita Karya (HWK), khususnya HWK Provinsi Jawa Timur, memiliki peran strategis tersebut.

Pertama, gerakan Perempuan dewasa demikian penting karena hadir di tengah perubahan yang terus bergerak dinamis setelah reformasi 1998 bergulir. Sebelum reformasi, gerakan perempuan di Indonesia masih formalitas, tetapi angin perubahan dan kebebasan informasi setelah reformasi, menempatkan gerakan perempuan kian diperhitungkan. Gerak reformasi yang kian bebas pada pasca-reformasi banyak yang kebablasan sehingga tidak jarang melahirkan kekerasan dalam politik; konflik antar-elite dan lain sebagainya. Disinilah arti penting kehadiran gerakan HWK.

Kedua, selain itu gerakan perempuan menjadi strategis karena setelah reformasi nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan dan gotong Royong kian sirna. Bagaimanapun tiga pilar itulah sebenarnya melandasi kelahiran bangsa. Republik ini dibangun dari nilai-nilai tersebut sehingga menjadikan berdiri kokoh. Tetapi, setelah reformasi bergulir, dimana perubahan terjadi di segala aspek, nilai-nilai tersebut kini mulai ditinggalkan. HWK sebagai salah satu kekuatan gerakan perempuan dari Golkar dapat berperan strategis untuk mengisi dan merespons mulai lenyapnya nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong tersebut.

Kita semua sudah menyadari bagaimana perjuangan kaum perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya agar bisa hidup dengan adil. Di dalam sejarah kita bisa sibak bagaimana para pejuang-pejuang perempuan Indonesia dahulu berpeluh keringat dalam mendobrak tradisi yang mereka anggap banyak yang tidak adil. Dahulu, tugas perempuan hanya di ruang domestik dan privat, perempuan sangat tabu untuk beraktivitas di dunia publik. Perempuan tidak boleh keluar rumah, perempuan tidak boleh memimpin, dan lain sebagainya. Dulu, tugas perrempuan dikenal hanya tiga, yakni dapur, sumur, dan kasur.

Akan tetapi, kaum perempuan telah hadir menjadi kekuatan baru. Kaum perempuan sudah memiliki wawasan yang terbuka, kaum perempuan tampil di panggung politik, kaum perempuan kita semakin mampu menunjukkan keahliannya di berbagai bidang. Kaum perempuan bahkan sekarang mampu jadi sopir bus besar seperti bus transjakarta. Bahkan, kita lebih duluan memiliki seorang Presiden RI perempuan daripada negara-negara demokrasi lainnya seperti Amerika Serikat dan lain-lain.

Sekalipun demikian, gerak perempuan tidak boleh lepas dari akar budaya induk atau bangsa kita. Nilai-nilai budaya tentang posisi perempuan tidak boleh kita tanggalkan, melainkan harus dimaknai ulang untuk konteks kesetaraan hak perempuan. Misalnya di kalangan Jawa, banyak kalangan aktivis perempuan menggugat ungkapan konco wingking atau teman di belakang. Sebenarnya, falsafah konco wingking harus dimaknai ulang sebagai bentuk peran perempuan bagi lelaki bukan hanya manut, tapi berperan layaknya ”guru” atau ”sutradara” yang menentukan suksesnya lelaki seperti sutradara yang tidak muncul di depan, tapi dia yang menentukan siapa pemainnya, bagaimana ceritanya, dan kapan ceritanya akan berakhir.

Melihat berbagai perjuangan dan kemajuan yang ditorehkan dengan perjuangan gerakan perempuan, ada rasa optimisme dalam memandang masa depan kaum perempuan di negeri ini. Di dunia politik, kemajuan perempuan adalah prestasi terbesar kita. Tidak ada satu Negara berpenduduk muslim pun dengan tingkat keragaman suku, bahasa, dan agama, mampu membangun kultur demokrasi yang apik dimana kaum perempuan memiliki hak yang adil.

Masyarakat dunia sudah mengakui bahwa di Indonesia-lah tempat dimana kemajuan perempuan, demokrasi, dan dunia Muslim terwujud menjadi satu kesatuan yang utuh. Saat Negara-negara Barat di Timur Tengah berperang melawan kekuatan Islamic State Iraq Shiria (ISIS) yang anti-demokrasi, Indonesia justru bergerak jauh ke depan dimana partisipasi perempuan Muslimah di dunia politik demikian besar dengan sistem demokrasi. Silakan kita bandingkan dengan negeri-negeri berpenduduk Muslim lainnya. Kaum perempuan Indonesia memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam meneguhkan demokrasi dan reformasi di Negara kita ini.

Di ruang-ruang publik kini sudah banyak hadir generasi-generasi R.A Kartini yang memainkan peran-peran strategis. Perempuan Indonesia tidak lagi dalam kubangan mitos yang tidak membolehkannya hadir di dunia publik. Kita bahkan pernah menggemparkan dunia dengan menghadirkan pemimpin perempuan di republik ini. Disinilah kader-kader HWK berdiri. Peran strategis kehadiran HWK Provinsi Jatim dapat menjadi ujung tombak persatuan bangsa di ranah politik setelah hingar bingar kontestasi politik setelah Pemilu 2014.

Selain itu, mulai lusuhnya persatuan dan persaudaraan antar-anak bangsa menjadi momentum strategis gerakan Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Jatim. Bangsa Indonesia pernah sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan dimana kondisi politik tidak menentu dengan pertarungan konflik politik tidak hanya pada level elite nasional/local, tapi juga merembes hingga konflik politik di masyarakat bawah.

Kita menyaksikan kerusuhan, kekerasan, rasa pesatuan dan persaudaraan yang kian luntur, dan kepercayaan yang rendah antara rakyat dengan pemimpinnya di daerah beberapa tahun ini. Di daerah banyak kita saksikan kerusuhan setelah Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) berlangsung. Konflik itu bahkan tidak hanya merusak persatuan masyarakat lokal, bahkan tidak jarang merusak hubungan darah/keluarga di masyarakat. Di dalam kondisi demikian, peranan HWK sangat dibutuhkan dengan menghadirkan karya-karya genuine dengan kembali menghadirkan nilai-nilai etis kebangsaan seperti kekeluargaan dan gotong royong ke dalam dunia politik.

Kendati pun demikian, bukan berarti perjuangan untuk membangun keadilan dan kesetaraan telah paripurna. Bukan berarti etika politik yang memberikan perlindungan kepada kaum perempuan sudah berdiri kokoh. Masih banyak ketidakadilan yang diterima kaum perempuan, masih banyak kekerasan politik yang terjadi dimana-mana yang membutuhkan sentuhan hati kepemimpinan gerakan perempuan. Disinilah momentum HWK untuk berkarya membangun dan mengembangkan etika dan budaya politik pasca-reformasi.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang menurut saya perlu dilakukan Himpunan Wanita Perempuan (HWK) Provonsi Jawa Timur dalam memperkuat peran perempuan pada abad ke-21 ini, khususnya untuk menguatkan pengembangan etika dan budaya politik. Pertama, gerakan penguatan civic education. Perempuan harus mendobrak turbulensi politik yang melahirkan kekerasan politik, khususnya di berbagai daerah akibat gesekan-gesekan politik lokal.

Kaum perempuan memiliki fitrah lemah-lembut atau dalam tradisi filosofi Tionghoa, energi yin. Dengan fitrah politik perempuan yang lemah lembut itu, HWK harus berkarya dan mampu membangun corak baru politik dalam memperbaiki tirai kebangsaan yang kian lusuh di daerah-daerah. Bila perlu ini harus menjadi concern khusus gerakan Perempuan dan dipelopori oleh HWK Jawa Timur agar dapat menjadi mesin yang merajut persaudaraan dengan jiwa lemah-lembutnya.

Kedua, Gerakan perempuan harus melampaui politik identitas. Sudah saatnya polesan gerakan perempuan di ranah politik mulai menanggalkan paradigm politik women for women dengan menelurkan gagasan dan paradigma women for all. Ketika tampil menjadi pemimpin, sosok perempuan tidak boleh hanya dipilih dari, oleh, dan untuk perempuan, melainkan harus dipilih oleh seluruh lapisan identitas masyarakat. Itulah perempuan yang sebenarnya dan dialah pemimpin yang sejati, It’s the real women, it’s the real leader. Karena bagaimanapun, fitrah kepemimpinan perempuan adalah untuk kehidupan, karena dia diciptakan untuk merawat alam dan menganugerahkan kedamaian bagi semesta. Ibu Risma di Kota Surabaya saya kira dapat dijadikan contoh adanya pemimpin perempuan yang kuat.

Ketiga, tidak boleh lupa tugas suci sebagai seorang ibu. Menurut pribadi saya, tugas publik yang diperankan perempuan tidak boleh melalaikan amanah suci yang dianugerahkan Tuhan sebagai Ibu yang mencetak generasi-generasi pemimpin bangsa. Pemimpin-pemimpin dunia tidak ada yang besar tanpa kasih sayang kaum perempuan, khususnya ibu mereka. Ibu adalah panutan anak, mengandung 9 bulan, tempat kali pertama anak mengenal budi pekerti sebelum bersentuhan dengan nilai-nilai masyarakat yang lebih kompleks. Menyadari peran ini, betapa agung dan menentukannya peran perempuan dalam mencetak maju dan tidaknya sebuah bangsa. Karenanya, tidak ada satu kalimat pun yang pantas disematkan kepada kaum perempuan kecuali kalimat: “perempuan adalah ujung tombak bangsa!!.”

The last but no least, sebagai penutup tulisan ini saya ucapkan selamat kepada saudari-saudari sekalian atas pelaksanaan Rakerda I Himpunan Wanita Karya (HWK) Jawa Timur. Kita berharap semoga HWK Jatim dapat mewujudkan harapan dan mimpi kaum perempuan Indonesia. Mari kita berjuang bersama dan bersama-sama berjuang untuk keadilan dan kesetaraan kaum perempuan Indonesia dalam membangun kesejahteraan bangsa.


Gatot Sudjito

Online 1 Pebruari 2008

Arsip

Jumlah Kunjungan

  • 22,111 hits

%d bloggers like this: